Kejati Malut Jadwalkan Panggil Eks Sekretaris dan Bendahara DPRD atas Kaitan Kasus Tunjangan

Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Sekretaris DPRD, Abubakar Abdullah, serta Bendahara Sekretariat DPRD, Rusmala Abdurahman, terkait kasus dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

Abubakar Abdullah diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, Rusmala Abdurahman sebelumnya juga telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pemberian tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 kini telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sejak naik ke tahap penyidikan, tim penyidik telah memeriksa belasan saksi. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mantan pimpinan DPRD periode 2019–2024 hingga sejumlah staf di lingkungan sekretariat DPRD.

Kasus yang tengah diusut ini melibatkan anggaran cukup besar. Total dana untuk dua pos tunjangan tersebut mencapai Rp 139.277.205.930 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Matheos Matulessy, saat dikonfirmasi membenarkan pemanggilan terhadap Abubakar Abdullah sedang dijadwalkan oleh penyidik.

“Iya benar, sementara dijadwalkan oleh tim penyidik Bidang Pidana Khusus,” kata Matheos, Jumat, 6 Maret 2026.

Ia menambahkan, selain Abubakar, Bendahara Sekretariat DPRD Rusmala Abdurahman juga akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Pasti, yang bersangkutan juga akan dipanggil kembali,” pungkasnya.