Komisi III DPRD Morotai Desak SKPD Maksimalkan Serapan Anggaran

Anggota Komisi III DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, M Djohor Boleu, mendesak sejumlah SKPD pengelola Dana Alokasi Kusus (DAK) tahun 2025 agar segera menuntaskan serapan anggaran mereka.

Menurut Djohor, lambatnya realisasi proyek DAK sejatinya berisiko menimbulkan kerugian besar bagi daerah.

“Kami minta agar beberapa SKPD pengelola anggaran DAK 2025 segera menuntaskan serapan anggarannya, ini menyangkut kepentingam daerah,” ujar Djohor kepada cermat, Sabtu, 26 Juli 2025.

Menurutnya, jika dalam empat bulan terakhir tahun anggaran ini SKPD tidak bergerak cepat, maka terdapat dua risiko utama yang harus diantisipasi.

“Pertama, proyek yang tidak tuntas bisa membebani anggaran pendapatan umum daerah. Kedua, Morotai bisa kehilangan kesempatan mengakses DAK serupa di tahun 2026,” katanya.

Di sisi lain, ia bilang, penting untuk adanya pengawasan terhadap mitra kerja seperti kontraktor, agar percepatan pekerjaan bisa dilakukan secara maksimal.

“SKPD perlu memperhatikan kontraktor agar pekerjaan cepat diselesaikan sesuai target. Jangan sampai keterlambatan berdampak pada kepercayaan pemerintah pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Djohor menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Ia meminta bupati agar tidak ragu memberikan sanksi terhadap SKPD yang lalai dan abai.

“Dan kalau tidak maksimal, maka sudah waktunya Bupati mengambil langkah tegas. Jangan sampai anggaran yang besar ini justru menjadi beban karena tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.

“Kami berharap agar kinerja pengelola DAK dapat lebih optimal menjelang akhir tahun, karena mengingat pentingnya keberlanjutan program pembangunan yang berbasis dana pusat,” tutupnya.