Kompolnas RI Kunjungi Polda Maluku Utara, Ini yang Dibahas

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Maluku Utara untuk mendengarkan langsung berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi personel Polri yang bertugas di wilayah Moloku Kieraha.

Dalam kunjungan tersebut, tim Kompolnas RI mendatangi sejumlah lokasi, antara lain Kantor Polda Maluku Utara yang baru di Sofifi, Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kota Tidore, serta Polsek Moti yang berada di wilayah hukum Polres Ternate.

Anggota Kompolnas RI, Irjen Pol (Purn) Ida Utari Purnamasari, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Sekretariat Kompolnas dalam rangka pengumpulan data terkait sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta operasional kepolisian di daerah.

“Kami datang ke Maluku Utara dalam rangka pengumpulan data berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran, serta operasional kepolisian,” ujar Ida di halaman Mapolres Ternate, Jumat, 24 Oktober 2025.

Ida menambahkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, salah satu tugas dan wewenang Kompolnas adalah mengumpulkan serta menganalisis data untuk disampaikan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Indonesia.

Dalam kunjungan ini, kata Ida, pihaknya melakukan uji petik atau pemeriksaan lapangan dengan mengambil sejumlah sampel dari beberapa satuan kerja kepolisian di Maluku Utara.

“Kami juga berkunjung ke Polsek Moti, salah satu Polsek di wilayah Polres Ternate. Dari hasil tinjauan, kami menilai Polsek Moti perlu mendapatkan perhatian, baik dari sisi anggaran, sarana dan prasarana, maupun kelayakan tempat tinggal bagi para anggotanya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ida, tim juga meninjau kantor Polda yang baru di Sofifi serta SPN Polda Maluku Utara. Fokus utama kunjungan ini adalah mendengar langsung aspirasi dan keluhan para anggota di lapangan.

“Secara umum, Polri di Maluku Utara telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun demikian, negara juga perlu memenuhi kebutuhan dasar seperti sarana prasarana dan peningkatan kompetensi anggota agar mereka dapat bekerja secara optimal,” pungkas Ida.