News

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Pejabat dan Kontraktor yang Kasih Uang kepada AGK

Salah satu Praktisi Hukum Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan tersangka pejabat maupun kontraktor soal kasus suap terhadap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) sesuai Fakta Persidangan.

Dalam fakta persidangan, JPU KPK juga telah mengantongi bukti para pejabat dan kontraktor memberikan uang kepada AGK. Hal itu juga diakui para pemberi uang.

Praktisi Hukum Fadly S. Tuanani kepada cermat mengatakan, dalam fakta persidangan, sudah jelas-jelas terungkap pihak-pihak yang memberikan uang kepada AGK.

“Ada beberapa kepala dinas, 2 di antanya Haji Mukhtar Husein Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Musyrifah Alhadar, telah mengakui ketika dihadirkan di persidangan sebagai saksi,” tegas Fadly, Jumat, 14 Juni 2024.

Fadly menambahkan, fakta persidangan ini adalah bukti riil, konkret dan pasti serta fakta yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengeluarkan sprindik sebagai upaya menetapkan tersangka baru terhadap kasus ini.

“Yang perlu diingat oleh seluruh penyidik dan Jaksa KPK bahwa total anggaran Rp100 miliar lebih adalah akumulasi uang pemberian dari para saksi-saksi ini atau mereka adalah penyuap terhadap eks Gubernur,” ucapnya.

Fadly bilang, selain itu ada juga para kontraktor yang namanya terungkap dalam fakta persidangan sebagai orang yang telah memberikan suap.

“Kontaktor yang terungkap sebagai penyuap sebenarnya mereka ini perusak daerah Maluku Utara. Seharunya mereka ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hanya Pak Kristian Wuisang, akan tetapi semua kontraktor yang lain harus ditetapkan tersangka juga,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Pemda Bahas Pembangunan Morotai Lima Tahun Mendatang di Musrenbang RPJMD

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)…

2 jam ago

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…

3 jam ago

Ketika Antam Tinggalkan Kerusakan Tanpa Kontribusi Berarti di Halmahera Timur

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…

5 jam ago

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

17 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

18 jam ago

Kongsi Gigs dan Suara Perlawanan dari Right Chambers untuk 11 Warga Adat Sangaji

Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…

19 jam ago