Kritik Akademisi terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Tauhid-Nasri

Akademisi pengajar Antropologi di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Agus SB, menyoroti satu tahun kepemimpinan pasangan Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar (Tauhid-Nasri) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara.

Menurut Agus, evaluasi perlu dilakukan terhadap kinerja setahun kepemimpinan Pemerintah Kota Ternate dengan melihat kesesuaian antara desain pembangunan dan praktiknya di lapangan.

“Kepemimpinan ini memiliki visi-misi, juga Renstra, karena itu, kita perlu melihat kesesuainnya di lapangan. Bukan sekadar menampilkan klaim yang bersifat administratif,” kata Agus saat diwawancarai jurnalis cermat, pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Agus menilai, kebijakan Pemkot Ternate terkait aspek sosial-budaya masih belum terlihat. Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah turut mempertimbangkan karakter sosial-budaya dalam desain pembangunan dan praktiknya, seperti halnya di Pulau Hiri, Batang Dua, dan Moti.

Dia menduga perhatian itu lebih tercurah pada karakter kepulauan dan potensi ekonomi yang dapat dieksploitasi, daripada aspek sosial-budaya masyarakatnya.

“Kenapa demikian? Karena pembangunan telah mengambil alih peran budaya dalam pemenuhan beragam kebutuhan masyarakat dengan klaim mensejahterakan,” ujarnya.

Dalam skemanya, Agus bilang, pemerintah cenderung dominan menggenjot pembangunan dibandingkan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. “Ini umum terjadi di Indonesia, tidak hanya Kota Ternate”.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah perlu memberikan pemahaman terhadap warga terkait kehadiran negara. “Jika ingin mengetahui kesadaran warga mengenai kehadiran negara, diperlukan penerjemahan, apa maksudnya dengan frasa kehadiran negara,” tambahnya.

Pendiri PILAS Institute itu juga mengamati city branding Ternate sebagai “Kota Rempah”. Menurutnya, secara eksplisit klaim ini dibangun dari fakta sejarah Ternate sebagai salah satu, bukan satu-satunya pusat produksi dan perdagangan rempah dunia di masa lalu melalui Maritime Spice Route.

“Jadi meskipun terkait rempah, tetapi kaitannya tidak langsung dengan silk road,” jelasnya.

Terkait segi sejarah dan budaya, Pemkot Ternate tampaknya menentukan klaim dengan membuat event tahunan seperti Festival Perahu Kora-Kora. “Itu baik. Sayangnya, belum ada upaya konkret Pemkot untuk membikin duplikat perahu kora-kora demi kepentingan wisata Maritime Spice Route, padahal sudah terdapat beberapa hasil penelitian mengenai arsitektur perahu kora-kora seperti yang dilakukan mahasiswa dari Universitas Trisakti,” ujarnya.

Perahu ini tidak hanya menjadi armada perang Kesultanan Ternate di masa lalu, tetapi juga armada pengangkut rempah untuk perdagangan di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Timur dan Tengah, yang dengan cara ini perdagangan rempah terjalin dengan jalur Silk Road–perdagangan jalur darat Asia Tengah hingga Afrika.

“Sehingga frasa Ternate Kota Rempah masih perlu diboboti dengan rekonstruksi perahu kora-kora, dan terkoneksi dengan Museum Rempah di Fort Orange,” katanya.

Selain itu, kata dia, Pemkot Ternate, melalui cagar budaya, dapat membuat Kebun Perlindungan Cangkeh dan Pala di kawasan tertentu. Hal ini berkaitan dengan upaya perlindungan cengkeh khususnya dari ancaman kepunahan.

“Pernyataan saya didasari fakta, ada beberapa warga di sebuah kelurahan di Pulau Ternate yang mengatakan lebih menyukai menanam pala daripada cengkeh, karena pasar hasil produksi pala lebih bagus dari tahun ke tahun daripada cengkeh,” tegasnya. Karena itu, Agus menambahkan, Pemkot Ternate juga perlu melakukan evaluasi dalam kinerjanya ke depan.