News

Mendesak Transparansi Kasus Dugaan Pembunuhan di Sula dan Halsel

Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil menyoroti penanganan kasus dugaan pembunuhan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Mereka mendesak aparat penegak hukum dan institusi militer bertindak transparan serta adil dalam mengusut kasus yang menyita perhatian publik tersebut.

Hal itu disampaikan dalam aksi pembacaan pernyataan sikap yang disampaikan koordinator lapangan, Sahrul N. Manan, di Land Mark Kota Ternate, Jumat, 22 Mei 2026.

Mereka menilai, setiap bentuk kejahatan terhadap rakyat tidak boleh ditutupi dan harus diproses secara terbuka demi menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dalam pernyataan sikap itu pula, massa menegaskan bahwa perjuangan menuntut keadilan bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga nilai kemanusiaan dan demokrasi.

“Mereka percaya sejarah akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat dan siapa yang memilih diam di hadapan ketidakadilan,” ujar Sahrul membacakan pernyataan sikap.

Secara khusus, mereka juga menyoroti dugaan pembunuhan terhadap Alm Sukra Umagafur serta kasus pembunuhan di Desa Liaro, Kabupaten Halmahera Selatan.

Mereka meminta penanganan kedua kasus dilakukan secara profesional dan terbuka, terutama jika melibatkan oknum aparat.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Pangdam XV/Pattimura mengevaluasi kinerja penyidik Denpom Ternate terkait penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI di Maluku Utara.

Mereka juga meminta proses penyidikan dilakukan transparan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga korban maupun tim kuasa hukum.

Tak hanya itu, massa turut meminta dilakukan rekonstruksi ulang secara terbuka dan independen terhadap kasus yang menewaskan Alm. Sukra Umagafur, serta mendesak agar oknum TNI yang disebut sebagai terduga pelaku, Pratu Surandi Buamona, dipecat dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara diminta memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus pembunuhan di Desa Liaro, Halmahera Selatan. Penyidik Satreskrim Polres Halmahera Selatan juga didesak segera melakukan rekonstruksi ulang secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.

“Keadilan tidak boleh mati di tangan kekuasaan. Ketika hukum gagal melindungi rakyat, maka suara rakyat akan menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah benar-benar bisa dibungkam,” tegas Sahrul.

Selain mendesak percepatan penanganan perkara, mereka juga meminta perlindungan terhadap keluarga korban dan para saksi agar proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun intimidasi.

“Darah rakyat bukan alat mempertahankan kekuasaan. Setiap nyawa yang hilang akan menjadi saksi bahwa keadilan harus terus diperjuangkan.”

redaksi

Recent Posts

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

42 menit ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago