Kajari Ternate Abdullah didampingi Kasi Pidsus Indra. Foto: Samsul/cermat
Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Maluku Utara, Abdullah memastikan masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran Vaksinasi di Pemkot Ternate.
Meski dalam kasus yang menguras total total anggaran Rp 21 miliar, itu Jaksa telah menetapkan 3 tersangka sekaligus melakukan penahanan.
Mereka adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Ternate (2021) FT, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes Kota Ternate (2021) HT, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AM.
“Mungkin minggu depan ada lagi tersangka,” jelas Abdullah, Sabtu 21 Oktober 2023.
Dalam kasus yang ditangani ini, tambah Abdullah, semuanya akan diselesaikan secara bertahap dan berjenjang sesuai derajat keterlibatannya. Ia memastikan tidak ada diskriminasi dalam penindakan hukum itu.
“Kita akan buat terang siapa-siapa yang terlibat pada tindak pidana korupsi dalam Vaksinasi ini,” tegasnya.
Abdullah bilang, dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya memiliki strategi dan SOP dalam pengungkapan pada penanganan tindak pidana korupsi ini. Jadi perkara ini akan berkembang sesuai bukti-bukti yang ada.
“Kalau sudah penyidikan di Pidsus tidak ada yang ditutupi-tutupi, semua akan dituntaskan. Insya Allah tidak ada yang hilang. Itu komitmen kita,” pungkasnya.
——-
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Oleh: Lukman Harun Tulisan ini merupakan lanjutan dari serial perspektif sebelumnya yang dapat dibaca di sini.…
Sejumlah organisasi pers dan jurnalis mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam ucapan Presiden Prabowo Subianto yang…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui Departemen NHM Peduli kembali memperkuat komitmen sosialnya dengan melaksanakan…
Komitmen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terus diwujudkan melalui program…
Pemerintah Kota Ternate mulai membuka jalan baru bagi kebangkitan Persiter Ternate. Klub kebanggaan masyarakat Ternate…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, optimistis berbagai program prioritas pemerintah pusat tetap dapat…