Ahdad Hi Hasan, Kepala Bapedda Litbang Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menargetkan pembahasan dokumen anggaran tahun 2026 dapat diselesaikan paling lambat November 2026.
Hal ini disampaikan Kepala Bapedda Litbang Morotai, Ahdad Hi Hasan, yang menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan anggaran sedang dibuat, mulai dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga proses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS).
“Untuk SKPD sementara kita masih menunggu hasil evaluasi, dan setelah evaluasi akan diserahkan ke keuangan untuk dilakukan KUAPPS,” uajarnya, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia bilang, Bapedda saat ini memprioritaskan penyelesaian LKPD agar tahapan berikutnya bisa segera dilanjutkan oleh Dinas Keuangan.
“Kita targetkan untul Bapedda sendiri, LKPD nya kita rampungkan dalam minggu ini, kalau sudah rampung baru ke keuangan untuk dilanjutkan KUAPPS tahun 2026,” jelasnya.
Lanjut kata dia, proses penyusunan APBD 2026 sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi teknis dan kesiapan SKPD menyelesaikan dokomen perencanaan masing-masing.
“Jadi tergantung jadwal yang dibuka oleh keuangan, kalau tim TAPD, targetnya APBD 2026 itu harus tuntas pada bulan November,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa percepatan pembahasan ini bertujuan agar seluruh program prioritas daerah dapat segera ditetapkan dan direalisasikan pada awal tahun anggaran 2026.
Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bekerja sama dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia…
Rencana peletakan batu pertama pembangunan bantuan rumah bagi warga pesisir Desa Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan,…
Seorang bayi ditemukan dalam kondisi hidup di depan teras Panti Asuhan Qur’ani yang beralamat di…
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara resmi membuka seleksi jabatan direksi dan dewan pengawas Perumda Ake…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi…
Polres Halmahera Barat, Maluku Utara, mulai mengusut dugaan korupsi anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) di Inspektorat…