Rapat paripurna yang digelar DPRD Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara mulai menggelar paripurna Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muhammad Rizki, didampingi oleh Wakil Ketua I, Djainudin Papala, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan OPD, dan sejumlah undangan lainnya, Selasa, 19 Agustus 2025.
Sementara itu, Bupati Morotai, Rusli Sibua, berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten III Setda Morotai, H. Rajak Lotar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Pemda Morotai telah menuntaskan penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029.
“Tentu, proses penyusunan ditempuh melalui tahapan sebagaimna diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi,” ujar Rajak.
Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara utuh dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Langkah strategis telah kita lalui, mulai dari forum konsultasi publik hingha musrenbang RPJMD yang baru saja dilalsanakan,” jelasnya
“Semua rangkaian ini bertujuan untuk menghimpun saran, pendapat, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat dan stakeholder,” tambahnya.
Dengan demikian, ia bilang, dokimen RPJMD yang telah disusun benar-benar lebih sempurna, selaras dengan cita-cita pembangunan, serta sesuai dengan harapan masyarakat.
“Selain itu, penyusunan RPJMD Morotai juga diselaraskan dengan RPJMN melalui asta cita Presiden RI, dengan fokus pada transformasi, inovasi, swasembada pangan, hilirisasi, kemandirian ekonomi,” tutupnya.
Pemerintah Desa (Pemdes) Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara mengalokasikan anggaran rutin untuk…
Sejumlah siswa Morotai English Center tampak menggelar kegiatan belajar di ruang terbuka pada Selasa, 25…
Pembahasan KUA-PPAS pada APBD tahun 2026 kembali mendapat penolakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pulau…
Sebanyak 14 kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga di Mangoli Utara, Kepulauan Sula, Maluku…
Pemerintah Daerah Halmahera Timur menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang menerima Penghargaan Komitmen…
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara meringkus seorang pemuda asal Luwuk yang…