News

Rapat Tunggakan Gaji Dokter, DPRD Halut Larang Wartawan Meliput

Anggota DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara, diduga melarang wartawan melakukan aktivitas liputan saat rapat pembahasan tunggakan gaji dokter RSUD Tobelo, pada Jumat, 10 November 2023.

Rapat yang dihadiri Kepala BKAD Mahmud Lasidji dan Dirut RSUD dr Janta Boni ini, sebelumnya dijadwalkan pada Rabu, 8 November 2023 lalu, hanya saja keduanya berhalangan hadir.

Pantauan cermat, dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD memerintahkan agar wartawan tidak masuk.

“Kami tidak diizinkan masuk. Padahal di jadwal sebelumnya ada undangan kepada wartawan. Tapi sekarang kami diusir,” kata Faisal, salah satu wartawan.

Faisal menyayangkan tindakan para anggota DPRD yang tak lazim itu. “Sekarang nanti kedua pejabat itu hadir baru kita diusir,” ujar dia, merasa kesal.

Sementara, Humas Sekertariat DPRD Halmahera Utara, Irham Djurumudi saat ditanya, mengaku bahwa rapat ini bersifat tertutup.

“Wartawan diminta jangan dulu masuk oleh anggota DPRD,” pungkasnya.

——

Penulis: Agus

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Gempa M 7,7 Guncang NTT, Berpotensi Tsunami

Gempa bumi kuat mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026.…

23 menit ago

Demokrat Taliabu Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Sambut HUT ke-25

Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar aksi lingkungan bertajuk Gerakan Langit Biru Indonesia…

16 jam ago

Haknya Dipenuhi, 10 Pekerja Akhiri Perselisihan dengan PT Position

Perselisihan hubungan industrial antara 10 pekerja dan PT Position di Maluku Utara resmi diselesaikan secara…

19 jam ago

BI Catat Transaksi Nontunai di Malut Terus Meluas

Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Maluku Utara terus berkembang.…

2 hari ago

Seorang Pemuda Halmahera Utara Hilang di Hutan Desa Sukamaju

Seorang pemuda asal Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilaporkan hilang…

2 hari ago

Malut Terima Rp397,8 Miliar Dari Pusat, Berapa Jatah untuk Kabupaten/Kota?

Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp397,8 miliar kepada Maluku Utara pada 2026. Dana yang bersumber dari…

2 hari ago