Wakil Ketua Satgas saat diwawancarai awak media. Foto: Samsul L
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada Selasa, 14 April 2026.
Satgas yang dibentuk oleh Prabowo Subianto ini bertugas menertibkan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi hutan serta memulihkan aset negara.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satgas PKH, Richard Tampubolon. Pertemuan turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris, Kajati Sufari, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Usai rapat, Letjen Richard Tampubolon memberikan keterangan kepada awak media di lobi kantor Kejati. Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda memilih meninggalkan lokasi melalui pintu samping tanpa memberikan pernyataan.
“Kehadiran kami dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait Satgas PKH. Sejauh ini, kerja sama yang terjalin sudah berjalan dengan baik,” ujar Richard.
Menanggapi sejumlah aktivitas tambang di Maluku Utara yang sempat dipasangi garis polisi, Richard menjelaskan bahwa proses penanganan masih terus berjalan. Tahapan yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi, pengecekan lapangan, penetapan denda, hingga proses lanjutan sesuai ketentuan.
“Intinya semua dikerjakan dengan baik. Kami terus menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama,” pungkasnya.
Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, menegaskan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah dapat…
Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua menunjuk Kepala SMP Negeri 1 Morotai, Rusdi Yaman,…
Polda Maluku Utara menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 21 anggota yang terbukti…
Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Provinsi Maluku Utara…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi…
Praktisi hukum Maluku Utara, Rahim Yasim, memprotes tindakan pemotongan atau penertiban rumpon milik nelayan yang…