Rahim Yasin, kuasa hukum tersangka Denny Lawyanto alias DL dalam kasus pengungaran Minyakita. Foto: Aswan Kharie/cermat
Pembayaran pekerjaan proyek di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang belum direalisasikan pemerintah daerah berbuntut somasi. Kuasa hukum penyedia jasa, Rahim Yasim, melayangkan peringatan hukum kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai Muhammad Umar Ali bersama dua pejabat lainnya.
Dua pejabat yang turut disomasi yakni Pejabat Keuangan Marwan Sidasi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Darhot Tua Siregar.
Somasi tersebut berkaitan dengan pembayaran pekerjaan proyek yang hingga kini belum diterima kliennya, meskipun pekerjaan disebut telah diselesaikan. Bahkan, dokumen Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan telah diterbitkan.
Rahim menjelaskan, kliennya telah melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Penyelesaian pekerjaan itu juga, menurut keterangan kliennya, telah diakui oleh PPK.
“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan klien kami, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Akan tetapi, ketika klien kami mengajukan pencairan pembayaran, justru muncul berbagai alasan yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan,” kata Rahim, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, proses pencairan pembayaran berulang kali mengalami hambatan. Berdasarkan informasi yang diterima dari kliennya, pemerintah daerah berdalih kondisi fiskal daerah belum memungkinkan. Selain itu, pencairan disebut masih menunggu petunjuk atau arahan Sekda.
Bagi Rahim, alasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan disertai dasar administrasi maupun hukum yang jelas. Pemerintah daerah, menurut dia, harus memberikan kepastian mengenai status anggaran serta waktu penyelesaian kewajiban pembayaran.
“Kalau memang persoalannya adalah kondisi fiskal daerah, harus dijelaskan secara tertulis bagaimana status anggarannya dan kapan pembayaran dapat dilakukan. Apabila alasannya belum ada arahan Sekda, harus dijelaskan apa dasar hukum dan kewenangan yang menyebabkan pencairan harus menunggu arahan tersebut,” ujarnya.
Rahim menilai ketidakpastian pembayaran telah merugikan kliennya. Sebab, penyedia jasa telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara pembayaran yang dianggap telah menjadi haknya belum juga diterima.
Ia pun membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana apabila dalam pemeriksaan dokumen dan bukti ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Rahim menyebut Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Selain itu, Pasal 486 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Meski demikian, ia menegaskan penerapan kedua pasal tersebut tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun tindakan penguasaan uang secara melawan hukum.
“Kami tidak ingin hanya menerima alasan yang berubah-ubah tanpa kepastian. Kami akan memeriksa seluruh dokumen kontrak, PHO, tagihan, dan komunikasi yang berkaitan dengan pencairan untuk menentukan langkah hukum yang tepat,” katanya.
Rahim meminta Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan Darhot Tua Siregar memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menilai perlu ada kejelasan apakah pembayaran tertunda akibat kekurangan dokumen, persoalan ketersediaan anggaran, tahapan administrasi yang belum selesai, atau alasan lain yang memiliki dasar hukum.
“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila memang seluruh syarat pembayaran telah dipenuhi, maka hak penyedia jasa harus diselesaikan sesuai kontrak. Jangan sampai pihak yang sudah melaksanakan pekerjaan justru menanggung kerugian karena tidak adanya kepastian pencairan,” tegasnya.
Jika tidak ada penyelesaian maupun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Rahim menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara pada Kamis (19/11/2026).
“Kemungkinan besar besok kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara agar persoalan ini dapat diproses. Kami akan meminta aparat penegak hukum menilai apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan,” ujarnya.
Kandidat doktor Universitas Trisakti itu menegaskan, langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum bagi kliennya. Ia menyebut pihaknya tidak bermaksud mendahului proses maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Menurut Rahim, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memberikan penjelasan apabila terdapat hambatan dalam proses pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan dan memenuhi persyaratan kontrak.
“Prinsipnya sederhana. Apabila pekerjaan sudah selesai, diterima sesuai prosedur, seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi, dan tagihan telah jatuh tempo, maka kewajiban pembayaran harus diselesaikan. Apabila ada hambatan, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya mengonfirmasi Sekda Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan Darhot Tua Siregar terkait somasi serta belum direalisasikannya pembayaran proyek tersebut.
Penulis: Samsul Laijou | Editor: Rian Hidayat
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan…
Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi. Dua perusahaan…
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan…
Bhayangkari Cabang Pulau Morotai terus mendorong produktivitas anggotanya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah…
Keinginan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar putra-putri daerah tidak hanya bekerja sebagai operator dump…
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar Kemah Literasi…