Momen sejumlah anggota DPRD terpilih foto bersama warga Sagea di depan spanduk penolakan tambang. Foto: Save Sagea/cermat
Komunitas Save Sagea membentangkan spanduk penolakan operasi pertambangan saat pelantikan dan paripurna perdana DPRD di Kota Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis, 12 September 2024.
Juru Bicara Save Sagea Mardani Harid mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk protes mereka terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak lingkungan.
“Kami meminta DPRD untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan khususnya kawasan karst dan DAS yang ada di wilayah Sagea,” kata Mardani kepada cermat, Kamis, 12 September 2024.
Menurut Mardani, setidaknya enam tahun sudah kehadiran industri tambang menyebabkan beragam kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai, laut, hingga menjadi pangkal bencana alam.
“Oleh karena itu aktivitas perusahaan harus menjadi perhatian dan segera dievaluasi oleh DPRD,” katanya.
Lebih lanjut penggiat lingkungan itu menyampaikan bahwa Save Sagea turut menuntut pemerintah daerah tak lagi memuluskan izin pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap terjadi.
“Pemerintah dan DPRD harus mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut IUP yang ada di wilayah Sagea,” cetusnya.
Suasana penuh khidmat menyelimuti prosesi pemindahan makam Burhan Abdurrahman dari Makassar ke Kota Ternate, Selasa,…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)…
Risno La Bami resmi dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Partai Ummat Pulau Morotai, Maluku Utara. Penetapan…
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memanggil PT Feni Haltim dan Antam Group untuk memberikan…
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Ternate, Maluku Utara, terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas literasi…
Seluruh korban yang dinyatakan hilang akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, berhasil…