Warga Sekitar PSN di Malut Pesimis dengan Pemerintahan Baru: Lingkungan Kami Tetap Rusak

Warga sekitar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku Utara (Malut) mengaku pesimis pemerintahan baru dapat menangani kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan.

Mereka menilai ambisi pemerintah yang terus menggenjot hilirisasi nikel melalui zona PSN tersebut sejatinya tetap memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Maluku Utara sendiri terdapat sejumlah kawasan PSN yang resmi ditetapkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Daftar PSN ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 2021 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 perihal perubahan daftar PSN.

Berdasarkan peraturan tersebut, zona PSN di Maluku Utara meliputi; Kawasan Industri (KI) di Pulau Obi Halmahera Selatan, kawasan Weda Bay Nikel di Halmahera Tengah.

Kemudian pembangunan smelter PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Antam Niterra Haltim di Halmahera Timur, pembangunan 1 fasilitas pengolahan dan permurnian komoditas pasir besi dan vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara.

Selanjutnya, ada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel terintegrasi dengan penambangan, serta kawasan industri untuk mengembangkan EV Battery Nasional milik PT Antam Group, PT Industri Baterai Indonesia dan mitranya di Halmahera Timur. Sementara PSN di sektor lainnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai, Maluku Utara.

Meski sebagiannya belum dijalankan, warga mengaku ada dampak nyata dari aktivitas pertambangan di wilayah PSN tersebut.

Di Halmahera Tengah, misalnya, sejauh ini, menurut Mardani Lagaelol, operasi pertambangan telah mengokupasi lahan produktif warga. Akibatnya, sumber pangan di wilayah setempat perlahan hilang.

“Ada juga kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir secara berulang, pencemaran sungai dan laut, sampai pencemaran udara yang memperburuk kualitas kesehatan warga,” ucap Mardani, warga Desa Sagea, Halmahera Tengah, Sabtu, 22 Februari 2025.

Mardani menuturkan, dampak dari aktivitas hilirisasi nikel ini termasuk mengancam kelestarian kawasan karst Gua Boki Moruru di Sagea yang menjadi ikon wisata di sana.

Dalam kondisi tersebut, ia mengaku sulit meyakini bahwa pemerintahan baru di daerah setempat dapat mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

“Dalam situasi ini tidak mungkin kita mengharapkan bupati baru Halmahera Tengah melakukan pemulihan. Karena kemenangan dia sepenuhnya didukung oleh partai yang terafiliasi dengan rezim ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, krisis serupa juga terjadi di Halmahera Timur di mana pulau-pulau kecil yang berada di Teluk Buli kini hancur diporak-porandakan oleh operasi tambang nikel.

“Seperti di wilayah Subaim hingga Maba, tambang nikel terus menggerogoti tubuh pulau. Di saat yang sama, ekspansi tambang nikel PT Priven Lestari juga mengancam kelestarian pegunungan Wato-wato. Pegunungan ini sesungguhnya menjadi sumber utama air bersih warga di wilayah Buli hingga Subaim,” kata Said Marsaoly, warga Halmahera Timur.

Menurut Said, daya rusak pertambangan nikel juga meninggalkan nasib tragis bagi perempuan di sana. Kebutuhan utama yang berkaitan dengan air untuk rumah tangga, rentan terpapar dengan cemaran yang akan mengancam kesehatan mereka.

“Jadi memang mustahil ketika kita (hanya) mengharapkan bupati maupun gubernur baru. Alih-alih mereka akan berada di garis depan untuk menyelamatkan ruang hidup tersisa, justru yang terjadi mereka hanyalah operator istana yang mempercepat proses daya rusak,” katanya.