Para dokter menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati Halmahera Utara. Foto: Agus/cermat
Sejumlah dokter di RSUD Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, mengaku belum menerima gaji sejak lima bulan terakhir. Mereka kemudian mendatangi kantor bupati setempat untuk menyampaikan keluhan tersebut.
“Baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis hingga saat ini belum menerima insentif dan gaji, yang kontrak maupun ASN selama 5 bahkan sampai 6 bulan terakhir,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halmahera Utara, dr Rivan Hododjojo, Rabu, 08 November 2023
Rivan menyampaikan, kedatangan mereka yang disambut wakil bupati Halut, semata untuk menyampaikan keluhan terkait gaji dan insentif yang belum terbayarkan.
Ia menegaskan, jika tunjangan tersebut belum dibayarkan hingga akhir tahun 2023, pihaknya akan menggelar aksi pemboikotan poliklinik.
“Tapi untuk pelayanan emergenci di UGD seperti rawat inap tetap akan dilayani seperti biasa, yang akan diboikot hanya pasien rawat jalan bagian poliklinik,” cetusnya.
Menurut Rivan, informasi yang diterima dari Direktur RSUD Tobelo, masalah penundaan insentif dan gaji ini lantaran kas daerah masih kosong sehingga terjadi penundaan.
“Kami berharap dengan akhir tahun ini agar gaji kami bisa dibayarkan, apalagi kebanyakan dokter di RSUD beragama kristen, sehingga banyak kebutuhan menjelang natal ini,” ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi ketika dikonfirmasi menyampaikan, Pemda akan memanggil direktur RSUD dan Kabag keuangan untuk menghitung besaran jumlah penundaan gaji tersebut.
“Nanti setelah ada pertemuan baru kami akan sampaikan informasinya lebih jelas,” tandasnya.
——-
Penulis: Agus
Editor: Rian Hidayat Husni
Pemerintah mencatat, terdapat sebanyak 1.692 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Pulau Taliabu, Maluku Utara setelah…
Oleh: AGUS HI JAMAL Halmahera Tengah memiliki kekayaan kebudayaan lokal yang tidak hanya berupa benda…
Waktu itu, aku sedang menertawakan mereka yang sedang menertawakan sesuatu. Bulan terik berkilau menyusuri celah-celah…
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pulau Morotai, Maluku Utara mulai mengolah sampah organik dari pasar menjadi…
Muhammad Fitrawan Popa resmi menjabat sebagai Camat Morotai Selatan Barat (Morselbar) menggantikan Syamsul Bachri Y.…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan menyusul…