News

6 Gudang Bulog akan Dibangun di Maluku Utara

Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat ketahanan pangan Nasional sekaligus mendukung pengelolaan stok beras yang lebih modern dan efisien. Sebab itu, ia mengalokasikan anggaran untuk membangun 100 gudang Bulog di Seluruh Indonesia. Dari 100 gudang tersebut, Provinsi Maluku Utara mendapat 6 unit gudang untuk 6 kabupaten.

Hal itu disampaikan Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdani saat bertemu dengan Kapolda Maluku Utara Waris Agono di Ruang Transit Polda Malut di Ternate, Senin 6 Oktober 2025.

Rombongan Dirut Bulog Rizal Ramdani berdiskusi banyak dengan Kapolda soal ketahanan pangan dan kondisi Maluku Utara. Rizal pun menyampaikan bahwa rencana pembangunan enam unit gudang Bulag di enam kabupaten yakni di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai dan, Halmahera Timur. Pemilihan enam lokasi tersebut untuk menjawab tantangan geografis proses distribusi beras.

“Di Maluku Utara ini cuacanya cepat berubah. Ombaknya cukup tinggi terjadi di beberapa kabupaten, kalau nanti sudah ada gudang mudah-mudahan mempercepat dan meringankan proses distribusi maupun penyaluran beras di Malut,” kata Jendral bintang tiga itu.

Selain itu, dibutuhkan kurang lebih tiga hektare lahan untuk masing-masing lokasi gudang Bulog yang akan dibangun di setiap kabupaten. Hal ini, kata Dirut Bulog, membutuhkan komunikasi lintas kabupaten dan stakeholder.

Gudang yang akan dibangun tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti rice milling unit (RMU) dan silo. Hal ini bertujuan agar pengelolaan stok pangan lebih efisien dan berkualitas.

“Dari enam kabupaten yang akan dibangun gudang Bulog itu, Halmahera Timur ditargetkan menjadi daerah yang akan menjawab kebutuhan stok pangan Maluku Utara. Ini visi jangka panjang agar Maluku Utara tidak ketergantungan stok beras dari Sulawesi Selatan,” ujar Jendral bintang tiga itu.

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Waris Agono mengatakan, rencana pemerintah untuk membangun enam unit gudang Bulog telah menjawab salah satu kendala Maluku Utara sebab, saat ini hanya ada dua gudang yakni di Ternate dan Halmahera Utara. Selain itu, soal tantangan geografis dan kondisi cuaca yang dapat menghambat proses distribusi beras.

“Sebab itu Polda Maluku Utara siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar setiap program pemerintah berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bersama menjaga ketahanan pangan, demi Maluku Utara yang makmur dan berdaulat pangan,” Kata Jendral bintang dua ini.

Di sela-sela diskusi, soal kualitas beras lokal, Kapolda Maluku Utara yang saat ini sedang mendorong perda masyarakat hukum adat di Maluku Utara itu menyampakan bawah, pentingnya pengetahuan tempatan atau tradisi masyarakat adat dalam proses memanen padi.

“Saya lahir dari petani. Saya tahu betul bagaimana masyarakat adat memperlakukan padi saat masa panen. Jenis padi yang berbeda tentu diperlakukan juga dengan berbeda. Selain itu, hanya padi yang menguning yang dipanen. Jadi, kualitas beras tentu baik,” ungkap Kapolda.

redaksi

Recent Posts

Tobololo Wakili Ternate Barat di Lomba Kelurahan, Andalkan Inovasi dan Pelayanan

Pemerintah Kota Ternate melalui Kelurahan Tobololo mengikuti Lomba Kelurahan yang digelar pada Kamis 16 April…

20 jam ago

Ingatkan Sejarah, Sultan Ternate Kritik Klaim Negara Atas Tanah Adat

Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Sjah, juga anggota DPD RI melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pertanahan…

20 jam ago

NHM Peduli Dampingi Pengobatan Pasien Tumor Otak Asal Halmahera Utara Hingga Pulih

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan mendampingi…

2 hari ago

Jelang Earth Hour, Pemkot Ternate Siapkan 1.000 Kantong Belanja Non Plastik

Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat kampanye pengurangan penggunaan plastik melalui aksi lingkungan bertajuk Earth Hour.…

2 hari ago

Morotai Masuk Deliniasi Pesisir, Target Ratusan Unit Rumah Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mulai menyesuaikan skema program perumahan tahun 2026 dengan kebijakan nasional…

2 hari ago

Polisi: Tiga Korban Kasus Sodomi di Morotai Sudah Jalani Visum

Polisi menyatakan tiga orang pelajar yang merupakan korban kasus sodomi oleh oknum ASN di Pulau…

2 hari ago