Aksi mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Ternate. Foto: Nurkhalis Djilfikar/cermat
Bertepatan dengan Hari Pahlawan, sejumlah mahasiswa di Kota Ternate, Maluku Utara, terlihat melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota, sejak pukul 11: 00 WIT. Mereka menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi.
Pantauan di lokasi aksi, para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Malut itu, sejak awal, silih berganti melalukan orasi.
Tuntutan yang mereka suarakan yakni masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kota Ternate. Adapun masalah lain seperti harga kopra, pembabatan hutan Halmahera, juga beberapa masalah infrastruktur pembangunan di Kota Ternate.
Semula berjalan aman, namun situasi memanas ketika masa aksi secara paksa mencoba mendobrak gerbang kantor Wali Kota. Beberapa di antaranya terlihat menggoyang pagar gerbang hingga nyaris rusak.
Kabid SDA satpol PP Ternate, Usman Wakano, yang juga menjadi koordinator lapangan dalam pengawalan demonstrasi tersebut, mengatakan kepada cermat, bahwa kekacauan bermula dari masa aksi sendiri yang tidak terkontrol emosi.
“Mereka tiba di lokasi langsung goyang-goyang pagar. Tara (tidak) coba bangun komunitas untuk hearing tapi langsung anarkis,” kata Wakano.
Pantauan di lapangan terlihat dua orang mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Insiden itu terjadi ketika kekacauan berebak dan terjadi saling tarik antar pihak keamanan dan mahasiswa. Namun setelah ditelusuri, keduanya sudah dibebaskan oleh polisi, dengan ketentuan meraka harus bubar dan tertib kembali ke kampus.
“Tadi setelah ditahan ada komunikasi dengan kasat Sabara Polres Ternate, beliau putuskan lepas keduanya dengan catatan harus bubar dan kembali ke kampus,” lanjutnya.
Presidium SAMURAI, Ardian Kader membenarkan hal itu. Ia juga mengatakan terkait upaya hearing, tentu kedatangan mereka hendak bertemu wali kota dan menyampaikan tuntutan secara langsung.
Namun masih dalam upaya memediasi pertemuan itu gesekan antar masa aksi dan pihak keamanan tidak terhindarkan.
“Masih menunggu konfirmasi soal mediasi dengan pihak wali kota tetapi sudah terlanjur kacau,” tutur Ardian.
“Aksi ini tetap berlanjut, kami akan secara internal tetap melakukan pengawalan terkait masalah-masalah yang menjadi tuntutan pada hari ini. Tetap akan dilakukan kajian lebih lanjut dan spesifik terkait berbagai problem sosial itu. Aksi lanjutan akan tetap kami lakukan nanti,” tegasnya.
Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat menetapkan mantan Sekda Halmahera…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan tata ruang…
Sejumlah staf di RSUD Ir Soekarno Pulau Morotai, Maluku Utara, menyayangkan polemik penyusunan Surat Keputusan…
Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, resmi melantik pejabat baru pada jabatan Pamapta Sentra Pelayanan…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara yang baru dilantik, Sufari, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik…
Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara menetapkan satu orang tersangka dalam kasus…