News

AMSI Maluku Utara akan Gelar FGD Lawan Hoax Menuju Pemilu 2024

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku Utara akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Melawan Hoax Selamatkan Pemilu di Emerald Hotel, Ternate, pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Diskusi ini melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, ahli, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat serta kepemudaan, hingga LSM.

Manajer Program Cek Fakta AMSI Maluku Utara, Ghalim Umabaihi mengatakan, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi Maluku Utara menduduki posisi ketiga tingkat kerawanan pemilu.

Data tersebut mengukur kerawanan pemilu dan pemilihan berdasarkan empat dimensi, yaitu sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dalam dimensi sosial politik, Maluku Utara masuk dalam kategori tinggi.

“Hal tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor sosial dan politik yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilu,” ucap Ghalim, Kamis, 30 November 2023.

Faktor-faktor ini, menurutnya, mungkin termasuk ketegangan politik, perbedaan pendapat yang tajam, atau ketidakstabilan sosial yang dapat memengaruhi iklim pemilu dan pemilihan.

Ia bilang, dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Maluku Utara masuk dalam kategori sedang, di mana menandakan ada beberapa aspek penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Faktor-faktor seperti transparansi, netralitas penyelenggara, dan efektivitas mekanisme pengawasan mungkin menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan integritas pemilu.

“Kategori kontestasi yang tinggi menunjukkan tingginya persaingan politik di Maluku Utara, baik antar partai politik maupun antar kandidat. Persaingan yang ketat dapat menciptakan situasi yang rawan terhadap praktik tidak fair, intimidasi, atau konflik yang dapat mengganggu proses pemilu dan pemilihan,” kata Pimpinan Redaksi cermat tersebut.

Menurutnya, dalam dimensi partisipasi, Maluku Utara masuk dalam kategori sedang, menandakan tingkat partisipasi pemilih yang perlu ditingkatkan. Tingkat partisipasi yang rendah dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan pemilihan yang rawan terhadap manipulasi atau ketidakpuasan.

“Dengan demikian, berdasarkan kategori yang disebutkan, Provinsi Maluku Utara diklasifikasikan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu yang tinggi untuk pemilihan tahun 2024,” tutur Galim.

Ia menuturkan, hal semacam ini menunjukkan perlunya perhatian ekstra dari pihak terkait untuk mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin muncul selama proses pemilihan di provinsi tersebut, dengan fokus pada faktor-faktor yang diidentifikasi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

“Dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, AMSI Maluku Utara berharap dapat menemukan dan memetakan masalah dan isu-isu pemilu dan pemilihan yang membuat IKP berada di posisi tiga terbawah se-Indonesia,” ujar Galim.

“Kampanye hitam, berita bohong, politik uang, dan politik identitas di ruang publik, tak terkecuali di media sosial telah menjadi ancaman serius dalam proses pemilu dan pilkada 2024 mendatang,” timpalnya.

Oleh karena itu, lanjut Ghalim, melalui program Cek Fakta Pemilu berperan aktif menciptakan proses pemilu dan pemilihan yang demokratis dan edukatif.

FGD cek fakta pemilu juga membantu menjaga integritas pemilihan di Maluku Utara. Dalam diskusi, peserta FGD dapat mengidentifikasi faktor-faktor kerawanan pemilu yang spesifik bagi wilayah tersebut dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan utamanya adalah meminimalkan risiko praktik yang tidak fair yang dapat mengganggu proses pemilihan, guna menciptakan pemilu yang demokratis dan edukatif.

Selain itu, melalui FGD ini, dia berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan media siber dalam hal perwujudan keterbukaan informasi publik.

Dengan melibatkan jurnalis dan media lokal dalam FGD, AMSI menunjukkan komitmen terhadap integritas, akurasi, dan transparansi dalam mengawasi proses pemilu dan pemilihan.

“Dengan melaksanakan FGD cek fakta pemilu dan pemilihan, AMSI Maluku Utara berkontribusi dalam memastikan informasi yang akurat, melawan disinformasi, misinformasi, mallinfomasi, meningkatkan literasi informasidan kesadaran masyarakat, menjaga integritas pemilihan, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan media siber di Maluku Utara,” pungkasnya.

——

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat

redaksi

Recent Posts

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

43 detik ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago