Kuasa hukum korban, Nurul. Foto: Istimewa
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Dr. Budi Hartawan Panjaitan, diminta untuk memberikan atensi terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani kasus dugaan penelantaran anak dan istri yang diduga dilakukan pejabat BNNP.
Kasus ini, sebelumnya ditangani Ditreskrimum Polda Maluku Utara, dan menetapkan oknum pejabat BNNP, AKBP B sebagai tersangka. Kasus ini bahkan telah dilakukan tahap II ke Kejaksaan.
Sang istri Utari, melalui kuasa hukumnya, Nurul Mulyani mengatakan, penahanan terhadap tersangka ini menjadi kewenangan pihak Kejaksaan, tetapi menurutnya, JPU harus melakukan penahanan.
“Jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban, termasuk dalam hal keinginan klien kami agar tersangka segera dilakukan upaya paksa dalam bentuk penahan agar mempercepat dan mempermudah proses hukum ke depannya,” kata Nurul, Kamis, 30 November 2023.
Nurul menegaskan, Kajati Maluku Utara harus memberikan atensi kepada jaksa yang telah ditunjuk sebagai JPU dalam kasus ini, agar segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.
“Mengingat kasus ini sudah cukup lama dan klien kami juga berharap segera mendapatkan keadilan. Kami berpendapat demikian karena upaya penyelesaian restoratif justice atau mediasi juga sampai saat ini tidak berhasil,” akuinya.
Nurul mengapresiasi kepada Direktur Ditreskrimum Polda Maluku Utara, karena telah bekerja profesional sehingga perkara ini telah dituntaskan hingga tahap II.
“Selaku Penasehat Hukum pelapor, kamai mengucapkan terima kasih kepada Pak Dir Krimum atas kerja profesionalnya hingga kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan,” tandasnya.
—–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…
Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…
Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…
Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…