News

Kajati Malut Diminta Memberi Atensi Kasus Dugaan Penelantaran Anak Oknum Pejabat BNNP

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Dr. Budi Hartawan Panjaitan, diminta untuk memberikan atensi terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani kasus dugaan penelantaran anak dan istri yang diduga dilakukan pejabat BNNP.

Kasus ini, sebelumnya ditangani Ditreskrimum Polda Maluku Utara, dan menetapkan oknum pejabat BNNP, AKBP B sebagai tersangka. Kasus ini bahkan telah dilakukan tahap II ke Kejaksaan.

Sang istri Utari, melalui kuasa hukumnya, Nurul Mulyani mengatakan, penahanan terhadap tersangka ini menjadi kewenangan pihak Kejaksaan, tetapi menurutnya, JPU harus melakukan penahanan.

“Jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban, termasuk dalam hal keinginan klien kami agar tersangka segera dilakukan upaya paksa dalam bentuk penahan agar mempercepat dan mempermudah proses hukum ke depannya,” kata Nurul, Kamis, 30 November 2023.

Nurul menegaskan, Kajati Maluku Utara harus memberikan atensi kepada jaksa yang telah ditunjuk sebagai JPU dalam kasus ini, agar segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

“Mengingat kasus ini sudah cukup lama dan klien kami juga berharap segera mendapatkan keadilan. Kami berpendapat demikian karena upaya penyelesaian restoratif justice atau mediasi juga sampai saat ini tidak berhasil,” akuinya.

Nurul mengapresiasi kepada Direktur Ditreskrimum Polda Maluku Utara, karena telah bekerja profesional sehingga perkara ini telah dituntaskan hingga tahap II.

“Selaku Penasehat Hukum pelapor, kamai mengucapkan terima kasih kepada Pak Dir Krimum atas kerja profesionalnya hingga kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan,” tandasnya.

—–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

16 menit ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago