Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakkota. Foto: Istimewa
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakkota, menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk membangun Bandara Loleo, tidaklah tepat sasaran.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI itu mengatakan, rencana pembangunan bandara Loleo di Sofifi bukan sebuah urgensi atau menjadi kebutuhan mendesak.
“Sebelum pemprov membangun Bandara Loleo, seharusnya terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang ada saat ini,” ucap Novita, Selasa, 7 November 2023.
“Kita ambil contoh saja lapangan udara yang akan dibangun di Sofifi, sementara jalan lingkar Halmahera saja belum selesai, apa gunanya ada lapangan udara tersebut,” lanjut dia.
Novita juga menyarankan agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perlu menyoal sejumlah rencana pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
“Artinya pembangunan-pembangunan yang tidak tepat sasaran juga harus menjadi sorotan BPK, agar kami selaku senator bisa memperjuangangkan apa yang menjadi harapan daerah yang itu akan kami sampaikan ke mitra, karena kebetulan salah satu mitra kami adalah Bapenas,” jelas Novita.
Ia bilang, pihaknya akan menyampaikan ke Bapenas agar lebih teliti terkait program dan proyek dari Pemerintah Daerah di Maluku Utara.
“Walaupun itu hal yang baik, tapi kita harus jujur, contoh kantor Gubernur saja sepi kan padahal sudah dipindahkan, ini mau buat lapangun udara tujuannya apa, tinjauannya seperti apa,” tandasnya.
——
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, meminta Tim Caretaker BPD HIPMI Maluku Utara tetap melanjutkan pelaksanaan…
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) BPD HIPMI Maluku Utara dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini.…
Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Sjah, resmi mengukuhkan Panitia Pelaksana Festival Legu Tara No Ate Kesultanan…
Badan Pengurus Daerah (BPD) Perkumpulan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) Pulau Morotai, Maluku Utara…
Aliansi warga di Teluk Weda bersama Gerakan Save Sagea dan warga Lelilef Woebulen menggelar aksi…
Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, diduga tidak mengantongi izin pengelolaan limbah…