Wamenkop Farida Tinjau Kesiapan KDMP di Ternate

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Farida Farichah, meninjau langusung kesiapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan kerja tersebut, ia bertemu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota, jajaran Dinas Koperasi Kota Ternate, serta Dinas Koperasi Provinsi Maluku Utara untuk membahas percepatan pelaksanaan program nasional itu.

Farida mengatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah, termasuk capaian di Maluku Utara dan Kota Ternate. Berbagai masukan dari pemerintah daerah, kata dia, akan menjadi bahan koordinasi lanjutan di Kementerian Koperasi guna mempercepat implementasi program.

Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) telah mengarahkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke depan berfungsi sebagai distributor berbagai barang subsidi pemerintah.

“Ke depan koperasi ini akan menjadi distributor barang-barang subsidi negara, seperti beras SPHP, Minyakita, LPG bersubsidi hingga pupuk. Seluruh mekanismenya akan dikoordinasikan bersama kementerian terkait,” ujar Farida.

Menurutnya, kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi koperasi untuk berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Selain menjalankan aktivitas usaha, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Secara nasional, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hingga kini hampir 16 ribu koperasi telah rampung 100 persen. Di Maluku Utara terdapat 12 koperasi yang progres pembangunannya terus berjalan, sementara di Kota Ternate dua koperasi telah selesai sepenuhnya.

Seluruh koperasi itu diproyeksikan mengikuti peresmian operasional sekitar 30 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Agustus mendatang.

Farida menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada Kementerian Koperasi, tetapi juga memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar operasional koperasi berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ternate dipilih sebagai perwakilan Indonesia Timur sehingga kami berharap pelaksanaannya bisa menjadi contoh yang baik,” katanya.

Selain menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, koperasi juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru. Setiap koperasi nantinya akan dikelola seorang manajer yang didukung tenaga kerja lokal.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, sehingga pemerataan kesempatan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh desa dan kelurahan,” ujarnya.

Farida juga menjelaskan, di Kota Ternate telah terbentuk 78 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara kelembagaan. Pembangunan gerai dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan proses verifikasi aset. Meski demikian, koperasi yang belum memiliki bangunan fisik tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

“Koperasi adalah badan usaha. Jadi tidak harus menunggu bangunan selesai untuk mulai beroperasi. Sambil menunggu pembangunan gerai, Dinas Koperasi terus mendampingi pengurus memetakan potensi usaha di masing-masing kelurahan, apakah di bidang pertanian, perdagangan maupun sektor lainnya yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga tetap memberi perhatian terhadap koperasi-koperasi yang telah lama beroperasi. Ke depan, koperasi eksisting dan Koperasi Merah Putih diharapkan saling berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih kuat.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan sebanyak 78 Koperasi Merah Putih di Kota Ternate telah memiliki akta pendirian. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 koperasi sedang membangun gerai, sedangkan dua koperasi telah selesai 100 persen dan tinggal menunggu operasional.

“Kami berharap operasional koperasi bisa segera berjalan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Tauhid.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan status aset yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurut Tauhid, Pemerintah Kota Ternate juga mendorong seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadikan koperasi sebagai pusat pemasaran produk.

“Kita ingin seluruh UMKM bermuara ke koperasi. Artinya, koperasi menjadi market bagi produk-produk UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat benar-benar bergerak dari tingkat kelurahan,” ujarnya.

Tauhid menambahkan, pembangunan gerai koperasi ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2026. Meski belum seluruh koperasi memiliki bangunan fisik, pemerintah tetap mendorong koperasi yang telah terbentuk untuk segera menjalankan kegiatan usaha agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.