Konsekuensi Ekonomi dari Pemimpin yang Gila Validasi Publik

Oleh: Muhammad Tabrani*

 

MASIH ingat film Gladiator? Salah satu tokoh utamanya diperankan oleh Joaquin Phoenix, aktor yang belakangan dikenal luas lewat perannya sebagai Joker.

Dalam Gladiator, Phoenix memerankan Commodus, seorang putra mahkota yang digambarkan haus pengakuan, alergi terhadap kritik, dan selalu membutuhkan pembenaran atas setiap tindakannya.

Ada satu adegan yang sangat memorabel. Ketika Kaisar Marcus Aurelius jatuh sakit, Commodus berdiri di hadapan ayahnya dengan penuh harap. Ia menunggu pengakuan sebagai penerus Kekaisaran Romawi. Namun, yang diterimanya justru penolakan.

Marcus Aurelius memilih Maximus, seorang jenderal yang dihormati karena kecakapan militer dan kebijaksanaan politiknya, untuk mengembalikan Roma menjadi republik. Penolakan itu menjadi titik balik yang, dalam versi film, mendorong Commodus membunuh ayahnya demi merebut takhta.

Namun catatan sejarah memberikan gambaran yang berbeda. Banyak sejarawan meyakini Marcus Aurelius wafat akibat penyakit yang merebak saat itu, bukan karena dibunuh putranya. Commodus kemudian naik takhta melalui garis suksesi yang sah.

Meski demikian, ada satu sisi kepribadian Commodus yang memang banyak dicatat sejarah yaitu obsesinya terhadap pemujaan dan validasi publik.

Setelah menjadi kaisar, ia mengganti nama Roma menjadi Colonia Commodiana, mengubah nama beberapa bulan, bahkan menempelkan namanya pada berbagai institusi negara, mulai dari legiun, senat, hingga armada laut Romawi. Seolah-olah kejayaan negara harus selalu dikaitkan dengan dirinya.

Obsesi itu mencapai puncaknya ketika ia turun sendiri ke arena Colosseum sebagai gladiator. Ia bahkan memproklamasikan dirinya sebagai penjelmaan Hercules. Pertandingan yang diikutinya diatur sedemikian rupa agar kemenangan selalu berpihak kepadanya. Yang dicari bukan sekadar kemenangan, melainkan tepuk tangan dan kekaguman massa. Di sinilah kisah Commodus menjadi menarik jika dilihat dari perspektif ekonomi politik.

Membangun citra di hadapan publik membutuhkan biaya. Untuk membiayai berbagai pertunjukan dan kemewahan istana, pemerintahan Commodus mengurangi kandungan perak dalam mata uang Romawi (debasement of currency). Nilai intrinsik uang menurun, sementara jumlah uang yang beredar meningkat. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi dan melemahkan stabilitas fiskal.

Anggaran yang semestinya dialokasikan bagi infrastruktur, administrasi pemerintahan, maupun pertahanan perlahan bergeser untuk membiayai pertunjukan yang memperkuat citra sang kaisar.

Persoalan sesungguhnya bukan semata-mata karena Commodus memiliki sifat otoriter. Yang lebih berbahaya adalah ketika kebutuhan seorang pemimpin akan validasi publik mulai menentukan arah kebijakan negara.

Dalam kondisi seperti itu, keputusan politik tidak lagi dipilih karena paling bermanfaat, melainkan karena paling mudah menghasilkan tepuk tangan. Program yang spektakuler dan populis lebih diprioritaskan daripada pembenahan birokrasi yang sunyi dari sorotan. Pidato yang membakar emosi sering kali lebih dihargai daripada kerja yang perlahan tetapi menopang keberlangsungan negara.

Fenomena semacam ini tidak hanya milik Romawi kuno. Dalam politik modern pun, godaan untuk mengejar popularitas jangka pendek sering kali lebih kuat daripada keberanian mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer, tetapi penting bagi masa depan.

Akhir kehidupan Commodus juga menyimpan ironi. Ia tidak gugur sebagai Gladiator di arena, melainkan dibunuh melalui konspirasi orang-orang terdekatnya. Seorang pegulat diperintahkan untuk mencekiknya, dengan keterlibatan orang-orang dalam lingkaran istana, termasuk selir dan kepala pengawalnya.

Seseorang yang sepanjang hidupnya mengejar tepuk tangan justru mengakhiri hidup tanpa kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Barangkali di situlah letak pelajaran terbesarnya. Popularitas dapat dibangun dengan pertunjukan (show), tetapi kepercayaan (trust) hanya lahir dari kepemimpinan yang konsisten.

Sorak-sorai publik selalu bersifat sementara. Sebaliknya, warisan seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas institusi yang ia tinggalkan, bukan oleh seberapa sering namanya disebut atau dipuji.

Commodus memiliki panggung terbesar pada zamannya, tetapi gagal membangun sesuatu yang jauh lebih bernilai yakni kepercayaan.*

—-

*Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate