News

APBD Morotai 2026 Rampung, Pencairan Menunggu Input Anggaran OPD

Ketua DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, memastikan APBD tahun anggaran 2026 telah selesai dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi penginputan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rizki bilang, nomor register APBD 2026 telah resmi diterbitkan pada 20 Januari 2026, sehingga secara aturan anggaran sudah dapat jalankan.

“Untuk APBD 2026 itu sudah selesai dan kemarin kita menunggu nomor registernya keluar. Sekarang nomor registernya sudah ada di tanggal 20 Januari kemarin,” kata ia, saat ditemui di kantor DPRD setempat, Rabu, 28 Januari 2026.

[irp]

Menurutnya, setelah nomor register diterbitkan, pemerintah daerah langsung menerbitkan peraturan bupati atau Perbub secara manual tanpa menggunakan aplikasi EISPD. Hal itu menyebabkan pengajuan gaji dilakukan secara penuh, sehingga saat ini OPD harus melakukan penginputan ulang kedalam sistem EISPD.

“Setelah nomor registernya ada, kami sudah Perbub secara manual dan tidak menggunakan aplikasi EISPD. Makanya kemarin pengajuan gaji full. Dan sekarang mereka harus input ulang di EISPD,” jelasnya.

Dalam perbub tersebut, kata dia, hanya terdapat dua item anggaran yang dapat berjalan, yakni gaji dan operasional. Ia menegaskan, untuk saat ini pencairan yang sudah berjalan yaitu gaji ASN, PPPK, DPRD, serta operasional.

[irp]

“Yang sudah jalan itu operasional, gaji ASN, PPPK, dan DPRD. Selain itu belum ada yang cair,” ujarnya.

Rizki menambahakan, mesih sudah berjalan sekitar satu minggu, proses oencairan masih menunggu penyelesaian penginputan anggaran kas oleh seluruh OPD. Saat ini, kata ia, OPD juga masih dalam tahap pembagian anggaran per triwulan.

“Sekarang masih proses penginputan dan pembagian anggaran per triwulan satu, dua, dan tiga. Walaupun ada OPD yang sudah selesai input, tetap belum bisa cair karena harus kolektif,” katanya.

Rizki bilang, pencairan untuk kegiatan lain seperti perjalanan dinas maupun program non rutin belum dapat dilakukan sebelum seluruh OPD menyelesaikan prses administrasi.

“Kalau belum selesai semua belum bisa bikin permintaan kegiatan lain, apalagi perjalanan dinas dan lain-lain. Ini sesuai hasil konsultasi,” jelasnya.

[irp]

“Dan yang jelas APBD 2026 sudah selesai, jadi tinggal menunggu hal-hal pengi putan saja dari OPD secara kolektif,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Sumber Air Warga Maba, Halmahera Timur, Terancam Hilang Akibat Tambang Nikel

Sumber air bersih Wayafli, Buli Karya, Teluk Buli, dan Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi…

5 jam ago

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

7 jam ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

2 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

3 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago