News

Bahas Kelangkaan BBM, Komisi II DPRD Kepulauan Sula Akan Perketat Pengawasan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.

RDP tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Iyun Ferdian, Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar, dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama suplayer di 123 pangkalan yang ada di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

“Akan kami lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah,” kata Situ Nurbaya Gelamona kepada cermat, Jumat, 3 Januari 2025.

Untuk meminimalisir masalah kelangkaan BBM jenis minyak tanah, kata Siti Nurbaya, akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah di masing-masing Desa di Kepulauan Sula.

“Seluruh Desa di Kepulauan Sula akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah agar kuota BBM di masing-masing Desa dapat tercukupi,” jelasnya.

Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyebutkan di Kepulauan Sula tidak pernah terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

“Kelangkaan minyak tanah di Sula itu mungkin pandangan orang lain. Kalau dari kami sebagai agen sebut tidak ada kelangkaan. Karena kami salurkan sesuai kebutuhan data pangkalan,” kata Sofyan Anwar.

Hal senada disampaikan Dirut Pertamina Kepulauan Sula, Iyun Ferdian, yang mengaku pihaknya tidak tahu soal kelangkaan minyak tanah di Kepulauan Sula.

“Kalau soal kelangkaan minyak tanah bukan dominan kami untuk menjawab. Pada prinsipnya, kami hanya menyalurkan sesuai alokasi,” singkat Iyun Ferdian.

Sementara Kadis Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore kepada cermat mengatakan, kuota minyak tanah di Kepulauan Sula sangat banyak. Namun, sistem pengawasannya kurang ketat.

“Kuota minyak tanah sudah sangat banyak, hanya saja kita harus meningkatkan sistem pengawasan bersama lintas sektor,” kata Djena.

____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Balai Bahasa: Kehadiran Tambang Jadi Faktor Pergeseran Bahasa Sawai

Deru industri nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, membawa perubahan hingga ke ruang bahasa. Bahasa…

9 jam ago

Penyebab Bahasa Sawai di Halmahera Tengah Makin Tergerus

Bahasa Sawai semakin kehilangan ruang penggunaannya di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bahasa Indonesia dan bahasa…

9 jam ago

Pilkades di Pulau Taliabu Awal Desember, Pemkab Siapkan Rp2,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak…

1 hari ago

BPN akan Lakukan Pengukuran Lahan Bandara Bobong

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Sula, Maluku Utara dikabarkan mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu guna mempercepat…

1 hari ago

APBD Perubahan Ternate Tembus Rp988,83 Miliar

Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar, naik…

1 hari ago

Polisi: Tidak Ada Peluru Tajam di Aksi Protes Warga Banemo, Halteng

Polda Maluku Utara menegaskan personelnya tidak menggunakan peluru tajam dalam operasi pengamanan protes dan penangkapan…

2 hari ago