News

Bahas Kelangkaan BBM, Komisi II DPRD Kepulauan Sula Akan Perketat Pengawasan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.

RDP tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Iyun Ferdian, Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar, dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama suplayer di 123 pangkalan yang ada di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

“Akan kami lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah,” kata Situ Nurbaya Gelamona kepada cermat, Jumat, 3 Januari 2025.

Untuk meminimalisir masalah kelangkaan BBM jenis minyak tanah, kata Siti Nurbaya, akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah di masing-masing Desa di Kepulauan Sula.

“Seluruh Desa di Kepulauan Sula akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah agar kuota BBM di masing-masing Desa dapat tercukupi,” jelasnya.

Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyebutkan di Kepulauan Sula tidak pernah terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

“Kelangkaan minyak tanah di Sula itu mungkin pandangan orang lain. Kalau dari kami sebagai agen sebut tidak ada kelangkaan. Karena kami salurkan sesuai kebutuhan data pangkalan,” kata Sofyan Anwar.

Hal senada disampaikan Dirut Pertamina Kepulauan Sula, Iyun Ferdian, yang mengaku pihaknya tidak tahu soal kelangkaan minyak tanah di Kepulauan Sula.

“Kalau soal kelangkaan minyak tanah bukan dominan kami untuk menjawab. Pada prinsipnya, kami hanya menyalurkan sesuai alokasi,” singkat Iyun Ferdian.

Sementara Kadis Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore kepada cermat mengatakan, kuota minyak tanah di Kepulauan Sula sangat banyak. Namun, sistem pengawasannya kurang ketat.

“Kuota minyak tanah sudah sangat banyak, hanya saja kita harus meningkatkan sistem pengawasan bersama lintas sektor,” kata Djena.

____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Warga RT 9 Moya, Ternate, Bebas dari Krisis Air Bersih Setelah 20 Tahun

Upaya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale akhirnya berbuah hasil—mengakhiri krisis air bersih selama 20…

3 jam ago

Sejumlah Galian C Taliabu Masuk Pemetaan, Lokasi Berisiko Tinggi Bisa Dihentikan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…

5 jam ago

Transaksi Digital Kini Mudahkan Wisatawan Pantai Sulamadaha

Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…

13 jam ago

Gerindra Patuhi Putusan BK DPRD, Siapkan Proses PAW Nurjaya Ibrahim

Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…

1 hari ago

Jaksa Agung Lantik Roberthus Tacoy sebagai Kajati Malut, Sufari Dipromosi ke Jamwas

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…

1 hari ago

Pemprov Klaim Kemiskinan di Malut Menurun Berkat Pengentasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…

1 hari ago