News

Bahas Kelangkaan BBM, Komisi II DPRD Kepulauan Sula Akan Perketat Pengawasan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.

RDP tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Iyun Ferdian, Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar, dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama suplayer di 123 pangkalan yang ada di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

“Akan kami lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah,” kata Situ Nurbaya Gelamona kepada cermat, Jumat, 3 Januari 2025.

Untuk meminimalisir masalah kelangkaan BBM jenis minyak tanah, kata Siti Nurbaya, akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah di masing-masing Desa di Kepulauan Sula.

“Seluruh Desa di Kepulauan Sula akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah agar kuota BBM di masing-masing Desa dapat tercukupi,” jelasnya.

Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyebutkan di Kepulauan Sula tidak pernah terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

“Kelangkaan minyak tanah di Sula itu mungkin pandangan orang lain. Kalau dari kami sebagai agen sebut tidak ada kelangkaan. Karena kami salurkan sesuai kebutuhan data pangkalan,” kata Sofyan Anwar.

Hal senada disampaikan Dirut Pertamina Kepulauan Sula, Iyun Ferdian, yang mengaku pihaknya tidak tahu soal kelangkaan minyak tanah di Kepulauan Sula.

“Kalau soal kelangkaan minyak tanah bukan dominan kami untuk menjawab. Pada prinsipnya, kami hanya menyalurkan sesuai alokasi,” singkat Iyun Ferdian.

Sementara Kadis Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore kepada cermat mengatakan, kuota minyak tanah di Kepulauan Sula sangat banyak. Namun, sistem pengawasannya kurang ketat.

“Kuota minyak tanah sudah sangat banyak, hanya saja kita harus meningkatkan sistem pengawasan bersama lintas sektor,” kata Djena.

____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

5 jam ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

21 jam ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

23 jam ago

Percepat Pembangunan Infrastruktur di Taliabu, Pemerintah Bentuk Tim KPBU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim  dengan mematangkan penerapan skema…

1 hari ago

Begini Kesiapan HGN di Taliabu

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…

1 hari ago

Status Nasional Bahari Geopark Ternate Menunggu Penilaian ESDM

Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…

1 hari ago