Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Sansul Sardi/cermat
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Makmur Gamgulu mengaku belum tahu ada penyesuaian anggaran tahun 2022 di Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
“Kebijakan Pemkot Ternate soal penyesuaian anggaran di setiap OPD, secara formal kami belum dapat,” ungkap Makmur kepada cermat, pada Kamis (17/3).
Dengan begitu, ia mengaku belum dapat menanggapi lebih jauh. “Kecuali kami sudah terima pemberitahuan secara resmi,” katanya.
Sebelumnya, penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkot Ternate dikritik oleh salah satu anggota Banggar, Sudarno Taher.
Sudarno menuturkan, penyesuaian anggaran yang disebutkan sebagai rasionalisasi tidak bisa dibenarkan, terkecuali ada kegiatan OPD yang dibintangi.
“Jadi ada prediksi atau ketakutan Pemkot Ternate dalam postur APBD tahun ini yang defisit,” katanya.
“Karena di pembahasan bersama kami dalam APBD tahun ini dirancang berimbang, artinya tidak ada defisit,” tambah Sudarno.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dimaksud juga tidak berdasarkan arahan pemerintah pusat, baik soal refocusing maupun penyesuaian anggaran itu sendiri.
Namun jika pemerintah mengambil keputusan membintangi program kegiatan yang dianggap tak urgen, bagi Sudarno, itu tidak masalah.
“Saat ini belum bisa harus bilang penyesuaian anggaran. Jika di APBD perubahan baru dilakukan, tidak masalah. Itu kan sekaligus membintangi sejumlah program OPD yang tak urgen,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Abdullah H. M. Saleh mengatakan, penyesuaian anggaran untuk setiap OPD lingkup Pemkot Ternate tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp30 miliar.
“Jadi sementara ini, kami rencana tetapkan penyesuaian anggaran sebesar Rp 30 miliar, atau program kegiatan OPD yang diberi bintang jumlah seperti itu,” kata Abdullah.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan jika dalam perjalanan setiap OPD mampu memaksimalkan pendapatan, maka dengan sendirinya bintang di program itu akan dihilangkan.
“Tentu agar proyek itu bisa dilanjutkan. Jadi sampai akhir triwulan pertama tahun anggaran ini, untuk program andalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih bersifat kegiatan rutin,” ungkapnya.
“Dan untuk program di setiap OPD sejauh ini belum tahu pasti. Nanti saya coba kroscek di laporan kerja saya,” sambungnya.
Mantan Camat Ternate Utara ini mengaku pihaknya sudah bersepakat, bahwa sejumlah kegiatan OPD tahun ini yang tak urgen belum bisa diakomodir.
“Saat ini yang bakal jalan yang urgen saja, jika kegiatan tak urgen akan kena bintang sambil menunggu PAD ini maksimal,” pungkasnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate berpotensi menjemput paksa terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dan pencemaran…
Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dalam waktu dekat akan menggelar…
Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Ternate menyerahkan tiga anggota Satpol PP, yang…
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, secara resmi melepas…
Dua pemain bintang Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, secara resmi melaporkan sejumlah pemilik…
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 31 pejabat struktural…