Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan audit terhadap pengadaan barang dinas pendidikan tahun 2023 yang hingga kini belum sepenuhnya tersalur ke sekolah penerima.

Pernyataan tersebut menyusul adanya sejumlah barang pengadaan berupa mobiler yang justru dititipkan di salah satu sekolah, bukan langsung didistribusikan sesuai peruntukannya.

Afrizal, Ketum Cabang HMI Morotai menilai, pengadaan barang yang telah dibayarkan menggunakan anggaran negara tetapi tidak dimanfaatkan berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pengadaan ini harusnya bermanfaat langsung bagi sekolah dan siswa. Dan jika barangnya masih dititipkan di salah satu sekolah sejak 2023, maka audit perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran administrasi maupun hukum,” ujar Afrizal kepada cermat, Senin, 9 Februari 2026.

Ia bilang, alasan keterbatasan anggaran distribusi tidak bisa dijadikan pembenaran, karena sejak tahap perencanaan pengadaan, pemerintah daerah seharusnya sudah memperhitungkan biaya pendistribusian hingga barang diterima oleh pihak sekolah.

“Karena yang pasti ada risiko hukum akibat penitipan barang di sekolah, mulai dari potensi kerusakan aset, kehilangan, hingga ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadj kerusakan barang negara,” jelasnya.

“Sebab dalam perspektif hukum keuangan negara, pengadaan yang tidak memberi manfaat bisa menjadi temuan BPK dan berujung pada rekomendasi pengembalian atah langka hukum,” tambah dia.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Morotai untuk membuka data secara transparan terkait jumlah barang, nilai anggaran, serta daftaf sekolah penerima pengadaan tahun 2023.

“Kami tegaskan tidak bermaksut menuding pihak tertentu, namun mendorong agar masalah ini terbuka dan bertanggung jawab, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Morotai,” ucapnya.