Begini Safari Politik Kerja Ala Graal Taliawo

Graal Taliawo, Anggota DPD-RI  dari Maluku Utara, yang dikenal dengan gerakan ‘Politik Gagasan’, kini membawa konsep Safari Politik Kerja. Konsep itu, tak sekadar penamaan. Ia pun langsung melakukan aksi, bersafari ke Kantor Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin, 19 Mei 2025.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut teknis setelah Graal beberapa waktu lalu diskusi dengan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berbekal dokumen catatan aspirasi warga yang disampaikan kepadanya ketika turun lapangan, anggota DPD-RI dari Maluku Utara ini mendorong Tornanda Syaifullah, Direktur Jenderal PDSPKP, beserta jajaran mengimplementasikan program-program KKP yang relevan untuk menjawab isu sektor perikanan di Maluku Utara.

Safari Politik Kerja ini adalah bagian dari pengimplementasian gagasannya dalam kerja-kerja politik, menyambung Safari Politik Gagasan yang selama ini ia jalankan. Sudah delapan bulan berjalan, selain Rapat Kerja dengan mitra di Kantor DPD, doktor ilmu politik ini juga melakukan safari politik kerja. Ia menyambangi para mitra kerja di Jakarta (Kementerian-Kementerian) untuk diskusi dan mendorong adanya atensi lebih pada pembangunan Maluku Utara.

Sebagai representasi daerah, anggota DPD yang akrab disapa Dr. Graal ini menjalankan fungsi jembatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya membuka akses program Kementerian yang relevan untuk menyelesaikan masalah di Maluku Utara.

Hilirisasi sektor perikanan berbasis rumah tangga/koperasi/UMKM

Poin utama yang Graal gagas dengan Dirjen PDSPKP, sesuai agenda kerjanya ketika pencalonan DPD-RI, adalah hilirisasi sektor perikanan berbasis rumah tangga/koperasi/UMKM, bukan pada investasi/industri besar. Ia memiliki gagasan bahwa warga harus berdaya dengan mengolah sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitarnya.

Mereka sepakat bahwa potensi perikanan Maluku Utara begitu luar biasa, namun pemanfaatannya belum optimal dan belum mendapat fokus sehingga belum menjadi sektor sandaran hidup warga nelayan.

“Tingkat kesejahteraan nelayan kami belum optimal. Malah jumlah nelayan dua tahun terakhir menurun karena beralih profesi ke pertambangan. Ini berarti mereka menilai bahwa sektor perikanan belum bisa menjadi masa depan dan sandaran hidup. Ketidakpercayaan ini yang perlu kita ubah. Sektor perikanan layak dan bisa menjadi sandaran hidup, dengan catatan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal,” jelas Dr. Graal kepada cermat, Rabu 21 Mei 2025.

Pegiat Politik Gagasan ini juga menceritakan pengalamannya sewaktu turun lapangan. “Saya sengaja membawa beberapa produk olahan ikan ketika diskusi dengan warga. Mereka antusias dan mau berdaya untuk mengolah komoditas menjadi produk olahan. Namun, mereka bingung bagaimana memulainya,” tambah laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Menurutnya, negara dalam hal ini Pemerintah Pusat perlu hadir untuk melakukan pendampingan dan pembinaan supaya warga berdaya dengan komoditas berkelanjutan di sekitarnya. Kepedulian negara tecermin dari kebijakannya yang berpihak pada rakyat.

 Respons positif Dirjen

Pak Dirjen Tornanda Syaifullah menanggapi positif maksud dan tujuan kedatangan Dr. Graal termasuk tentang hilirisasi yang dikemukakannya. Ia sepakat bahwa komoditas ikan di Maluku Utara melimpah tapi sayang faktanya belum mampu mendatangkan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga dan daerah. Atas dasar itu, ia berkenan dan terbuka membantu kebutuhan warga Maluku Utara untuk mengolah bahan baku menjadi produk olahan bernilai tambah ekonomi yang bisa dilakukan dalam skala mikro/rumah tangga/UMKM. “Kami siap dukung untuk proses hilirisasi produknya,” tegas Pak Tornanda.

Dengan kolaborasi ini, Dr. Graal berharap kepercayaan warga untuk mengolah sektor perikanan di Maluku Utara terbangun dan hilirisasi sektor perikanan bisa hidup dan tegak menatap masa depan. Perikanan sebagai sumber daya alam berkelanjutan layak untuk menjadi sandaran hidup.