Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Utara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Ternate. Foto: Ombudsman Malut
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Iriyani Abd Kadir melakukan kunjungan kerja ke kantor Wali Kota Ternate, Rabu, 5 Maret 2025.
Kunjungan yang didampingi Asisten Pemeriksaan, Asisten Pencegahan, dan Asisten PVL, itu dilakukan dalam rangka silahturahmi sekaligus koordinasi terkait kerja sama dan pengelolaan pelayanan publik di Kota Ternate.
Iriyani menjelaskan, agenda ini dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan amanah Undang-undang Ombudsman Nomor 37 tahun 2008 yang berkaitan dengan membangun kerja sama atau kolaborasi dalam rangka memperkuat sinergitas kelembagaan. Termasuk sebagai bentuk langkah preventif terhadap potensi terjadinya maladministrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kota Ternate.
“Harapannya dapat terciptanya intensitas kerja sama dengan selalu memberikan ruang kepada Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik pada program pemerintah,” paparnya.
Tujuan lain, sambung Iriyani, yang hendak digagas bersama dengan Pemkot adalah MoU kelembagaan melalui perjanjian kerja sama. “Tentu akan ditindaklanjuti pasca pertemuan hari ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman juga menyoroti masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yakni seperti masalah persampahan dan kerusakan jalan. “Hal ini harus menjadi atensi Pemerintah Kota Ternate, terutama dalam skala prioritas 100 hari kerja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, M.Si. berkomitmen untuk memperbaiki semua prosedur pelayanan publik agar pelayanan publik lebih baik.
“Masalah-masalah yang berpotensi terjadinya maladministrasi atau pelanggaran prosedur, menjadi komitmen kami akan melakukan perubahan untuk merubah kebiasaan yang lama menjadi efisien,” kata Tauhid.
Dengan demikian, sambung Tauhid, kualitas pelayanan publik semakin meningkat sekaligus efisiensi anggaran.
“Terima kasih atas kunjungan dari pihak Ombudsman. Semoga kita bisa terus perkuat kolaborasi agar standar pelayanan publik semakin tinggi, masyarakat menerima pelayanan yang berkualitas,” tandas Tauhid.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendesak pemerintah daerah bersama DPRD…
Persistensi DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan memasuki lembaran baru. Pada Kamis, 25…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menjerat mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, dengan pasal berlapis…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, usai menjalani…
Fenomena kemunculan ular piton raksasa di kawasan permukiman hingga menyerang warga saat berangkat ke kebun…