Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Her Notoraharjo. Foto: Istimewa
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan ekspose hasil audit ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut.
Ekspose yang bakal dilakukan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perbantuan jalan setapak jalur sepeda menuju gunung Dukono tahun anggaran 2020 yang nilai kontraknya sebesar Rp 2.749.066.937.49.
Dalam kasus tersebut tim penyidik telah melakukan pemeriksaan 16 orang saksi, termasuk mantan Kepala Dinas Pariwisata Syahril Jurumudi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irwan Rainu.
Kemudian, Direktur PT. Wira Karsa Konstruksi, Reinold Molle, 1 orang bendahara, 4 orang PPHP, 3 orang Pokja, 2 orang Konsultan Pengawas, dan 1 orang dari BPKAD.
Bahkan, saat ini tim penyidik sudah mengantongi nama-nama calon tersangka yang dinilai harus bertanggungjawab atas kasus yang ditangani.
Koordinator pengawasan Investigasi BPKP Perwakilan Maluku Utara, Her Notoraharjo, saat dikonfirmasi cermat, Rabu (3/5) mengatakan, pihaknya lambat menyampaikan hasil audit perhitungan kerugian negara penyidik Ditreskrimsus karena ada perbedaan pendapat dengan ahli konstruksi.
“Rencana minggu ini kami melakukan ekspose hasil audit kerugian negara kasus tersebut dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara,” katanya.
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli kembali memfasilitasi pengobatan warga lingkar tambang.…
Emergency Response Team (ERT) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berpartisipasi dalam Indonesia Fire & Rescue…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…