Para ASN yang meluapkan kekesalannya di ruangan kantor Bupati Morotai. Foto: Istimewa
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Morotai, Maluku Utara, meluapkan amarahnya di kantor bupati setempat, Rabu tadi, 31 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIT.
Beberapa ASN itu sebelumnya mengamuk di depan ruangan bupati lantaran kesal karena tak diberi kesempatan bertemu dengan PJ Bupati Morotai, Burnawan.
Mereka mengaku telah berulangkali melayangkan surat untuk membahas nasib ASN yang dimutasi tanpa prosedur di masa kepemimpinan Benny Laos.
Sebelumnya, sejumlah ASN yang dimutasi dan mendapat nonjob ini mengaku telah berkoordinasi dengan pihak KASN dan telah diterima. KASN pun memutuskan agar mereka dikembalikan.
“Ngoni (kalian) jilat Benny Laos terus. Kalau bakudapa dengan Benny Laos bilang begini, nanti kalau di muka Benny Laos, ngoni abunawas. Semua foya (bohong) saja. Torang sudah cukup bersabar selama lima tahun ini. Torang punya keputusan semuanya ada,” teriak salah satu ASN, Mustafa Lasidji.
Terpantau, sejumlah ASN yang meluapkan kekesalan itu sempat mengejar Pj Bupati Burnawan saat hendak keluar dari ruangannya. Hanya saja, Pj Bupati bergegas pergi. Belasan ASN itu pun menuju ke ruangan Sekda untuk memintai keterangan pejabat dimaksud.
“Ini Pejabat Bupati juga abunawas lagi. Bilang bakudapa. Mari torang bakudapa panggil semua, apa susahnya. Panggil sekda panggil asisten, panggil BKD, supaya torang duduk sama-sama, biar torang lihat dan selesai. Ngoni pi putar sana sini saja,” katanya.
Upaya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale akhirnya berbuah hasil—mengakhiri krisis air bersih selama 20…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…