News

Dialog WALHI Maluku Utara: Alarm Krisis Ekologi Pesisir dan Ancaman Industri Ekstraktif

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (WALHI) Maluku Utara menggelar dialog publik di Coffe Rosco, Kota Ternate, Rabu, 11 Februari 2026.

Mengangkat tema “Krisis Ekologi Pesisir Pulau-Pulau Kecil: Tantangan dan Ancaman Ekspansi Industri Ekstraktif”, dialog ini menegaskan kerusakan lingkungan bukan lagi isu pinggiran, melainkan persoalan mendesak yang menyangkut masa depan masyarakat dan ruang hidup mereka.

Eksekutif Nasional WALHI, Tubagus Soleh Ahmadi, menyampaikan kritik tajam terhadap arah pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia tengah bergerak menuju kebangkrutan ekologis akibat model ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

“Pemerintah menjalankan ekonomi dan politik ekstraktif secara bersamaan,” tegas Tubagus.

Ia menilai paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dalam praktiknya, kata dia, negara bahkan menggunakan pendekatan militeristik untuk menjaga stabilitas proyek-proyek berskala besar.

“Selagi pendekatan pembangunan kita masih berbasis pada developmentalism, negara akan terus menerapkan militerisme, hanya saja tingkatnya yang berbeda,” ujarnya.

Tubagus juga menyinggung praktik korporatisme negara sebagai bentuk pengendalian sosial. Negara, menurutnya, membangun jejaring kelembagaan hingga tingkat bawah guna menciptakan relasi patron–klien, sehingga agenda ekonomi politik dapat berjalan tanpa perlawanan berarti. Ia menegaskan, krisis ekologi yang terjadi hari ini bukanlah bencana alam semata, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan yang keliru.

“Krisis ekologi dan kemanusiaan terjadi bersamaan, dan itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat sistem yang salah,” katanya.

Dari perspektif lokal, aktivis lingkungan Tamrin Hi. Abubakar menyoroti situasi di Maluku Utara. Ia menyebut pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun komitmen untuk menyelesaikan konflik lingkungan dinilai masih lemah.

“Biaya advokasi sekarang sangat tinggi, sementara dana untuk gerakan sangat terbatas,” ungkap Tamrin, menggambarkan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil.

Tamrin juga berbagi pengalaman dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K. Ia mengakui bahwa selama advokasi berlangsung, perhatian lebih banyak tertuju pada pemerintah, sementara pelibatan nelayan dan masyarakat pesisir belum optimal.

“Kita sering melewatkan advokasi untuk kelompok marjinal, dan hal ini menjadi pelajaran berharga bagi gerakan mendatang,” jelasnya.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa krisis ekologi di Maluku Utara tak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi. Forum itu juga menjadi seruan bersama untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil, memastikan perlindungan bagi warga pesisir, serta mendorong perubahan kebijakan menuju model pembangunan yang lebih adil dan ramah lingkungan.

redaksi

Recent Posts

Sumber Air Warga Maba, Halmahera Timur, Terancam Hilang Akibat Tambang Nikel

Sumber air bersih Wayafli, Buli Karya, Teluk Buli, dan Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi…

8 jam ago

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

10 jam ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

2 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

3 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago