News

Diduga Bermasalah, Polda Malut Selidiki Anggaran Rp 1 Miliar Festival Nyao Fufu

Festival Nyao Fufu yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara dan menghabiskan anggaran sekitar Rp1 miliar, kini diduga menyisakan persoalan hukum.

Festival yang berhasil mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pengasapan ikan cakalang sebanyak 6,62 ton, terbesar di Indonesia itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara mulai mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 6–8 Oktober 2025 di kawasan Kampung Nelayan Jolemajiko, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, ini disebut-sebut menyerap dana hingga Rp 1 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo, saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 8 Oktober 2025, membenarkan bahwa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Kita telaah dokumen-dokumennya, dan setelah itu baru kita lanjutkan ke proses berikutnya,” jelas Edy.

Mantan Direktur Reskrimum Polda Malut ini juga bilang, langkah awal penyelidikan dimulai dengan mempelajari seluruh dokumen kegiatan serta memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk pejabat di lingkungan DKP Malut.

Sebagai informasi, pembukaan Festival Nyao Fufu juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan armada tangkap kepada sejumlah nelayan dari berbagai wilayah di Maluku Utara. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Malut, didampingi Sekretaris Provinsi, Kepala Bank Maluku-Malut, serta Plt. Kepala DKP Malut, Fauzi Momole.

Beberapa nelayan penerima bantuan turut hadir langsung di lokasi acara untuk menerima bantuan tersebut.

redaksi

Recent Posts

Jadi Tersangka, Dirut Perusda PT. TJM Taliabu Bantah Korupsi Rp 1,5 Miliar

Tersangka Direktur Utama (Dirut) PT. Taliabu Jaya Mandiri (TJM) HAK alias Hamka mengaku tidak korupsi…

5 jam ago

Konflik Belasan Tahun Berakhir, Sertipikat Redistribusi Tanah Buka Jalan Pemulihan Ekonomi Desa Soso

Sejak 2012, Desa Soso di Kabupaten Blitar menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan. Konflik terjadi antara…

5 jam ago

Mengapresiasi Bantuan Studi Mahasiswa Cetusan Pemda Halmahera Tengah

* OLEH AGUS HI JAMAL MAHSISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, PROF. DR HAMKA JAKARTA Pemerintah Daerah…

18 jam ago

PT Nusa Halmahera Minerals Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Dukungan Usaha Bebek Petelur

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui tim NHM Peduli terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di…

1 hari ago

BUMDES Soahukum Tingkatkan Ekonomi Desa Lewat Budidaya Ikan Nila Bantuan NHM

Kepala Desa Soahukum, Remer Hein Sinyiang, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada…

1 hari ago

WALHI Desak Pemerintah Cabut Status PSN di Maluku Utara

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Eksekutif Maluku Utara mendesak pemerintah mencabut sejumlah Program Strategis…

1 hari ago