Anggota DPRD Priska Tadjibu Singgung PAD Halmahera Utara Menurun: OPD Harus Dievaluasi

Anggota DPRD Halmahera Utara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ns Mariane Priska Tadjibu, menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun anggaran 2025.

Ia menilai capaian PAD Halmahera Utara sangat memperihatinkan. Priska juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Halut, Priska meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara segera mengambil langkah korektif termasuk mempercepat peresmian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Sesuai data dari DJPK Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 23 Juli 2025, dari target PAD sebesar Rp119,64 miliar, realisasinya baru mencapai Rp15,35 miliar atau 12,83%. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan mengingat sudah berjalan tujuh bulan dan sisa waktu tinggal lima bulan,” tegas Priska pada Kamis, 24 Juli 2025.

Politisi yang dikenal vokal ini juga merinci sejumlah komponen PAD yang dinilai sangat buruk realisasinya. Pajak Daerah misalnya, dari target Rp36,09 miliar baru tercapai Rp15,34 miliar (42,51%).

Kondisi lebih parah terjadi pada Retribusi Daerah yang realisasinya masih 0% dari target Rp3,70 miliar. Begitu pula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang juga belum terealisasi dari target Rp2 miliar.

“Ini catatan penting. Sektor pendapatan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Priska, yang juga merupakan istri dari tokoh pemuda Halut, Devid Marthin.

Meski demikian, menurut dia, Fraksi PSI tetap memberikan apresiasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diaudit oleh BPK RI.

“Laporan keuangan daerah telah disusun secara transparan dan melalui pembahasan komprehensif bersama DPRD,” ungkap legislator dari Dapil II ini.

Priska berharap di sisa tahun 2025, kinerja sektor pajak dan retribusi daerah dapat dioptimalkan. Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum digarap secara maksimal.

PSI, lanjut Priska, mendorong Pemkab Halut agar lebih fokus menggali potensi pajak dan retribusi, serta melakukan pembenahan sistem pemungutan dan pengawasan.

“Ke depan, kami mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan. Tujuannya agar pembangunan daerah berjalan optimal dan pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya.