Pemerintah Maluku Utara Ubah Skema Bantuan Nelayan Lewat KUR

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mulai disosialisasikan di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Jumat, 6 Februari 2026.

Skema melalui KUR itu diharapkan menjadi solusi pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperluas jangkauan bantuan bagi nelayan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan, pembiayaan KUR dirancang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing nelayan.

Ia menjelaskan, untuk pinjaman sebesar Rp 35 juta, cicilan per bulan berada di kisaran Rp 600 ribu. Sementara pinjaman Rp 40 juta memiliki cicilan sekitar Rp 700 ribu per bulan, dan pinjaman Rp 50 juta dengan cicilan kurang lebih Rp 900 ribu per bulan.

“Yang merasa mampu silakan lanjut. Tapi yang merasa belum mampu, jangan dipaksakan. Kita kelompokkan, kita pelajari penyebabnya, apakah karena biaya BBM, manajemen, atau faktor lain,” ujar Gubernur.

Selain skema pembiayaan, Pemprov Maluku Utara juga mengubah strategi penyaluran bantuan sarana tangkap agar dapat menjangkau lebih banyak penerima.

Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, saat diwawancarai menjelaskan, perubahan pola bantuan armada laut dilatarbelakangi oleh keterbatasan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kita semua tahu kondisi fiskal negara saat ini tidak baik-baik saja dan itu berimplikasi pada kemampuan belanja daerah. Sementara jumlah nelayan kita mencapai 30 sampai 40 ribu orang. Tidak mungkin dalam satu periode kepemimpinan lima tahun semua permasalahan itu bisa diurai sekaligus,” ujarnya.

Menurutnya, karena keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah perlu menyinergikan program bantuan dengan lembaga keuangan melalui skema KUR.

“Ibu Gubernur berkeinginan memaksimalkan alokasi yang tersedia dengan disinergikan bersama lembaga keuangan seperti bank penyalur KUR. Ini sedikit membantu kemampuan anggaran daerah, sehingga sentuhan pemerintah bisa lebih luas,” jelas Fauji.

Sebelumnya, bantuan diberikan dalam bentuk paket lengkap kapal nelayan yang mencakup bodi perahu, mesin, dan alat tangkap dengan nilai sekitar Rp 80–100 juta per unit. Skema ini dinilai membuat jumlah penerima sangat terbatas.

“Kalau satu paket nilainya sampai 100 juta, itu hanya bisa diberikan ke satu orang atau satu kelompok. Tapi kalau disinergikan dengan KUR, misalnya nelayan mengakses pinjaman Rp 35 juta sampai Rp 50 juta untuk membangun bodi kapal, pemerintah provinsi bisa mendukung lewat bantuan mesin,” katanya.

Dengan pola tersebut, anggaran yang sebelumnya hanya mampu membiayai sekitar 200 paket bantuan, kini berpotensi menjangkau jauh lebih banyak nelayan.

“Kalau harga satu mesin sekitar 30 juta, maka dengan anggaran yang sama kita bisa menyalurkan sekitar 800 sampai 900 mesin. Harapannya nelayan memanfaatkan KUR untuk investasi kapalnya, lalu pemerintah membantu dari sisi mesinnya,” ujar Fauji.

Ia juga menekankan, program ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan bagi nelayan untuk mengambil kredit.

“Prinsipnya kita tidak memaksa. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penghubung agar program yang ada bisa dimaksimalkan di tengah kemampuan pembiayaan daerah yang terbatas. Bagi yang berminat silakan, yang belum siap juga tidak dipaksakan,” tegasnya.

Selain mendorong akses pembiayaan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan program pendampingan usaha bagi nelayan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga administrasi usaha.

Melalui kombinasi akses KUR, bantuan mesin dan perahu, serta pendampingan usaha, pemerintah berharap produktivitas nelayan meningkat dan kesejahteraan mereka tumbuh secara berkelanjutan.