DPRD Ternate Soroti Penggunaan DAK

DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, soroti penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program fisik maupun non fisik, yang menurut mereka, terkesan lambat. Hal ini, katanya, bahkan berdampak pada menyerapan DAK dan tidak mencapai target.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy kepada cermat, Jumat (16/9) mengatakan, hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan tender kegiatan fisik yang bersumber dari DAK fisik.

“Prinsipnya kami (DPRD) hanya ingatkan jangan sampai DAK tak capai target di akhiri tahun nanti,” kata Muhajirin.

Muhajirin bilang, jika itu tak mencapai target, maka akan sangat mengganggu alokasi DAK di tahun 2023 nanti. “Harapannya itu penyerapan tahun ini bisa bagus saja,” jelasnya.

Katanya. perbandingan penyerapan DAK tahun ini dengan tahun 2021 sebelumnya, Muhajirin mengaku, masih sama seperti di 2021.

“Justru kami itu sangat berharap besar dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan mulai dari perencanaan anggaran dan perbaikan,” akunya.

“Perubahan dari sisi perencanaan dan perbaikan itu misalnya APBD ketuk di Desember dan Februari itu sudah bisa susun perencanaan.  Sehingga Maret dan April kegiatan sudah bisa berjalan,” ujarnya..

Politisi PKB ini menambahkan, OPD tehnis seperti Dinas PUPR harus lebih banyak mengkoreksi sistem perencanaanya.

“Pemkot melalui OPD teknis seperti PUPR dan Disperkim sebelum akhir tahun semua kegiatan fisik dari DAK harus dipercepat tuntas pekerjaan di lapangan,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua komisi III DPRD Kota Ternate, Hi. Fahri Bachdar, menilai belum maksimalnya penyerapan DAK di tahun ini oleh Pemkot Ternate, karena dari target DAK Rp 70 miliar lebih, saat realisasi baru mencapai Rp 18 miliar lebih.

“Kita bisa lihat saja ini hanya tinggal waktu tiga bulan saja 2022 sudah selesai, dan masih ada sekitar Rp 52 miliar DAK yang belum terpakai maka ini harus kami soroti,” tandasnya.

Dari itulah, pihaknya meminta Pemkot melalui OPD terkait yang menangani kegiatan fisik dan non fisik yang sumbernya dari DAK di tahun ini, agar bisa dipacu lagi kinerjanya.

“Jika ada kegiatan yang sudah capai 100 maka secepatnya lakukan pemeriksaan dengan dukungan data administrasi yang lengkap, agar realisasi pembayaran dana tersebut cepai tersalurkan sesuai tahapannya,” katanya.