Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mulai mengantisipasi ancaman kemarau panjang atau El Nino yang berpotensi berdampak terhadap pertanian dan ketersediaan air masyarakat.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini dengan memetakan wilayah terdampak serta memperkuat sumber daya air.

“Jadi, kita akan melakukan pemetaan wilayah yang berdampak dan petakan wilayah kalender, serta penguatan sumber daya air. Takutnya akan terjadi kekeringan, sehingga kita dapat memiliki cadangan air,” kata Yosar kepada Cermat, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, Pemkab Taliabu juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama petani, agar penggunaan air lebih efisien sekaligus menjaga produktivitas pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

“Sekarang, kita harus melakukan efisiensi air dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kondisi kita saat ini lagi menghadapi musim El Nino atau musim kemarau panjang,” ujarnya.

Yosar mengatakan, jika kemarau berkepanjangan berdampak pada lahan pertanian, pemerintah daerah akan membutuhkan Satuan Tugas (Satgas) yang dapat melakukan intervensi langsung di lapangan.

“Kalau ada petani yang terdampak, maka satgas yang mengintervensi langsung di lapangan. Karena ini bukan hanya kemarau panjang, melainkan efek yang ditimbulkan oleh lahan yang terdampak kekeringan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Taliabu akan memperkuat peran penyuluh pertanian untuk mendampingi petani sekaligus menyiapkan strategi menghadapi kondisi kering.

“Kami juga akan memberikan penguatan-penguatan terhadap penyuluh untuk melakukan pendampingan dan mempunyai strategi dalam menghadapi musim kemarau,” tambahnya.

73,8 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau

BMKG sebelumnya memprediksikan kondisi iklim hingga akhir Juli 2026 menunjukkan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Indonesia.

Fenomena El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang cenderung positif menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan.

BMKG mencatat sekitar 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Kondisi kering juga terlihat dari distribusi curah hujan Dasarian III Juli 2026 yang didominasi kategori rendah. Sekitar 76,3 persen wilayah Indonesia mengalami sifat hujan di bawah normal.

Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada awal Agustus dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.