Categories: News

Sempat Jadi Sorotan Publik, Polda Malut Hentikan Kasus Dugaan Penjualan Ore Nikel di Haltim

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana dalam kasus dugaan penjualan 90 ribu metrik ton bahan mentah mengandung nikel (ore nikel) di Kabupaten Halmahera Timur.

Kasus yang sempat menjadi sorotan publik itu berkaitan dengan dugaan penjualan sepihak ore nikel oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM). Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa Direktur Utama PT WKM serta belasan saksi lainnya.

Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum).

Meski telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa kasus tersebut belum memenuhi unsur pidana sehingga penyelidikan untuk sementara dihentikan.

“Permintaan keterangan saksi ahli dari kementerian sudah dilakukan dan hasil gelar perkara tidak menemukan adanya tindak pidana,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol. I Gede Putu Widyana, Kamis, 13 Agustus 2026.

Meski demikian, Kombes Putu menyebutkan penyidik masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan kembali apabila ditemukan bukti-bukti baru.

“Pada intinya masih terus dilakukan penyelidikan jika ada bukti baru,” ujarnya.

Sebagai informasi, sekitar 90 ribu metrik ton ore nikel yang diduga telah dijual sebelumnya merupakan milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) sebelum izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut dicabut.

Kepemilikan ore nikel itu kemudian dialihkan kepada PT WKM berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Namun, material tersebut telah berstatus sebagai aset negara setelah disita pengadilan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Selain dugaan penjualan ore nikel, PT WKM juga disebut memiliki persoalan terkait pemenuhan kewajiban dana jaminan reklamasi. Pada periode operasi 2018–2022, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Surat Nomor 340/5C/2018 tentang Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Tahun 2018–2022.

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

4 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

8 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

12 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

14 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

15 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

16 jam ago