Gaji Belum Dibayar, Sejumlah Staf Desa Wayabula di Morotai Gelar Aksi Protes

Sejumlah staf di Pemerintah Desa Wayabula, Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar aksi protes lantaran gaji mereka belum dibayar. Protes tersebut berlangsung di kantor desa setempat, Kamis, 07 November 2024.

Para petugas desa tersebut menyampaikan tuntutan soal gaji mereka yang belum dibayar sejak lima bulan terakhir. Selain staf desa, ada juga petugas kebersihan.

Berdasarkan pantauan cermat, protes ini juga dilangsungkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Daruba.

Kaur Umum Kasi Pelayanan Desa Wayabula, Hudson Mook mengaku gaji sejumlah petugas desa itu belum dibayar sejak Juli hingga Oktober 2024. Selain itu, gaji bulan Desember 2023 juga masih tertunggak.

“Jadi semua yang belum dibayar itu staf desa, linmas, LPM sampai tukang sapu. Dengan alasan profil desa belum jadi. Dong (mereka) tunggu profil itu jadi dulu baru jatahnya dibayar,” kata Hudson kepada cermat.

“Baik linmas, tukang sapu juga tidak dibayar padahal dorang terlibat. Sementara Kades, Bendahara dengan Sekdes itu sudah terima gaji semua,” sambungnya.

Ketua BPD Desa Wayabula, Lutfi Hi Yusup menambahkan, pihaknya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak Dinas PMD Morotai.

Hanya saja, kata dia, pihak dinas berdalih bahwa gaji para petugas ditahan karena proses pengerjaan profil Desa Wayabula belum dirampungkan oleh staf desa setempat.

“Alasan penahanan gaji di mana anggaran yang melekat di ADD itu, salah satu syaratnya itu profil desa sudah selesai dibuat baru bisa dicairkan. Itu alasan dari sekretaris PDM tadi lewat video call. Dia katakan kalau profil sudah selesai, maka gaji tidak masalah,” ujarnya.

Buntut hal itu, dia menegaskan bahwa tak segan melaporkan dugaan penyalahgunaan ADD tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) jika keluhan mereka tak diakomodir.

“Kalau seandainya hal ini tidak ditindaklanjuti dengan apa yang menjadi tuntutan kami, maka kami yang merasa dirugikan akan menindaklanjuti ke kepolisian atau ke pihak terkait,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pembangunan dan PMD Dinas PMD Morotai, Suriyati Bakar yang dikonfirmasi usai memimpin hearing dengan masa aksi mengaku belum memberikan keterangan panjang.”Saya no comment kalau soal ini,” singkatnya.