Anggota Komisi III M. Reza Rinaldi Y.AR saat menyapa warga Makassar Barat di Reses ke II massa sidang II 2025. Foto: Darman
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate M Reza Rinaldi Y. AR resmi menggelar reses keduanya untuk masa sidang II tahun 2025 di Kelurahan Makassar Barat, pada Selasa, 13 Mei 2025.
Reses tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh pemuda, tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Ketua RT 01 Kelurahan Makassar Barat, Oi, menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Oi, lingkungan mereka masih terdapat warga yang anaknya putus sekolah karena terkendala biaya.
“Ada satu keluarga di lingkungan saya yang dua anaknya putus sekolah. Yang satu itu dari kelas 6 SD dan yang satunya lagi tahun kemarin tidak bisa masuk sekolah karena terkendala biaya dan sekarang usinya sudah 8 tahun. Mohon kiranya ini bisa disikapi oleh pak dewan,” kata Oi, Selasa, 13 Mei 2025.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengaku beberapa warganya yang kurang mampu juga tidak mendapatkan akses layanan kesehatan gratis dari Pemkot Ternate.
“Ada beberapa KK yang tidak mendapatkan layanan kesehatan gratis berupa BPJS Kesehatan,” katanya.
Selain itu, salah satu warga yang hadir juga mengungkapkan, jika masih terdapat pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di beberapa sekolah di Kota Ternate.
“Ada pungutan SPP di SMP Islam 1 Kota Ternate dan SD Alkhairaat Kota Ternate,” kata salah seorang warga yang hadir dalam agenda reses tersebut.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan warga, Reza berjanji akan menindaklanjuti sejumlah masalah yang disampaikan sehingga dapat menjadi aspirasi mereka.
“Nanti dari aspirasi-aspirasi warga ini saya akan menindaklanjuti dengan memanggil OPD terkait baik itu Dinkes dan Disdik untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ucap Reza.
Pemerintah Desa (Pemdes) Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara mengalokasikan anggaran rutin untuk…
Sejumlah siswa Morotai English Center tampak menggelar kegiatan belajar di ruang terbuka pada Selasa, 25…
Pembahasan KUA-PPAS pada APBD tahun 2026 kembali mendapat penolakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pulau…
Sebanyak 14 kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga di Mangoli Utara, Kepulauan Sula, Maluku…
Pemerintah Daerah Halmahera Timur menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang menerima Penghargaan Komitmen…
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara meringkus seorang pemuda asal Luwuk yang…