Wali Kota Tidore saat memberikan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat kepada warganya. Foto: Samsul L
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dinilai konsisten dan tepat waktu dalam membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa adanya tunggakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sherly dalam acara Launching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.
“Pemkot Tidore selalu memiliki arus kas yang sehat. Bahkan, Tidore merupakan kota dengan tingkat tunggakan iuran BPJS Kesehatan paling rendah di Maluku Utara. Bisa dikatakan nyaris tidak ada tunggakan, dan pembayarannya selalu tepat waktu. Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota,” ujar Sherly dalam sambutannya, dalam acara tersebut, Selasa, 17 Juni 2025.
Secara terpisah, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kepada awak media bahwa capaian UHC di wilayahnya merupakan yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara, bahkan mendekati angka 99 persen secara nasional.
“Ini membuktikan bahwa perhatian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap BPJS dan layanan kesehatan masyarakat sangat tinggi,” ucapnya.
Mantan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dua periode ini menambahkan bahwa di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, pihaknya akan terus menjaga stabilitas pelayanan kesehatan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan kesehatan, karena kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Kalau kita bicara ekonomi, kuncinya tetap pada kesehatan. Karena kesehatan adalah fondasi dari segala-galanya,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…