HIPMI Halteng Tolak Pelaksanaan Musdalub di Ternate, Minta BPP Bertindak

Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Halnahera Tengah menyatakan menolak pelak sanaan musyawarah daerah Luar biasa (Musdalub) yang diselenggarakan pada Minggu, 8 Februari 2026, di Asrama Haji Kota Ternate.

Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Tengah, Maya Sondak, mengatakan bahwa pelaksanaan musda tersebut tidak dilakukan sesuai mekanisme organisasi. Menurut Maya, Musda tersebut juga diselenggarakan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sah sebab tak ada undangan, pemberitahuan resmi, maupun informasi kepada BPC Halmahera Tengah serta BPC lainnya di wilayah Maluku Utara.

“Pelaksanaan MUSDALUB ini tidak sesuai mekanisme organisasi. Tidak ada surat undangan, tidak ada pemberitahuan resmi, bahkan tidak ada informasi yang disampaikan kepada kami maupun BPC lainnya. Ini jelas mencederai prinsip-prinsip organisasi,” tegasnya.

Maya juga menyoroti kehadiran perwakilan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, seharusnya perwakilan BPP HIPMI yang hadir berperan sebagai penengah untuk menjaga stabilitas organisasi, bukan justru memperkeruh suasana dan kondisi internal HIPMI Maluku Utara.

Ia bahkan menyebut MUSDALUB tersebut justru diprakarsai secara sepihak, termasuk adanya dugaan keterlibatan Hadi Nainggolan, selaku Ketua Satgas Pangan BPP HIPMI, yang dinilai menjadi aktor utama di balik pelaksanaan MUSDALUB tersebut.

“Perwakilan BPP yang hadir seharusnya menjadi penengah, bukan malah memperkeruh suasana. Yang terjadi justru sebaliknya, bahkan menjadi otak dari MUSDALUB sepihak ini,” lanjutnya.

BPC HIPMI Halmahera Tengah secara tegas menyatakan penolakannya terhadap hasil dan proses MUSDALUB tersebut. Mereka menilai bahwa tindakan sepihak tersebut berpotensi merusak tatanan organisasi, menciptakan konflik horizontal antarstruktur HIPMI, serta mengganggu stabilitas kelembagaan HIPMI di daerah.

Sebagai penutup, BPC HIPMI Halmahera Tengah berharap agar BPP HIPMI, khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dapat bertindak secara bijak, objektif, dan tegas terhadap oknum-oknum yang dianggap tidak bertanggung jawab serta telah mengacaukan kondisi dan situasi organisasi HIPMI di Maluku Utara.

“Kami berharap Ketua Umum dan Sekjen BPP HIPMI dapat mengambil langkah tegas dan bijak terhadap oknum-oknum yang telah merusak tatanan organisasi dan mengganggu stabilitas HIPMI di daerah,” tutup Maya Sondak.