Kantor Kejati Maluku Utara. Foto: Samsul L
Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kembali memeriksa sejumlah mantan pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi periode 2019–2024.
Empat politisi yang diperiksa itu, yakni Kuntu Daut, Ishak Naser, Zulkifli H. Umar, dan Rahmi Husen. Mereka merupakan unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara pada periode tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dua pos tunjangan yang total anggarannya mencapai Rp 139.277.205.930. Dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Benar, hari ini ada pemeriksaan terhadap eks anggota DPRD Provinsi Maluku Utara terkait perkara tunjangan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 4 Maret 2026.
Penyidikan perkara ini masih terus bergulir. Penyidik membuka peluang untuk memanggil pihak lain yang dinilai mengetahui maupun terlibat dalam proses pengelolaan anggaran tersebut.
Anhar Tofure, Direktur RSUD Sultan Mudaffar Sjah, Pulau Morotai, Maluku Utara memastikan pelayanan rujukan pasien…
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mulai menyiapkan skema penataan pedagang coffee street yang menggunakan sepeda…
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengajak para pekerja Tenaga Kerja…
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara memperkuat tata kelola pengelolaan obat…
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mulai mencari sumber pendapatan baru di tengah berkurangnya alokasi transfer…
Sebanyak 732 warga Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih pindah domisili. Dari angka itu, 496 orang…