Janji MK-BISA untuk Guru Honorer: Insentif Naik hingga Jaminan Kesehatan

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA), menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 1.652 guru honorer SMA, SMK, dan PAUD sederajat di provinsi tersebut.

Pasangan nomor urut 03 MK-BISA memprioritaskan tiga hal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer menaikkan, yakni insentif yang layak, menyediakan fasilitas pendukung dan memberikan jaminan kesehatan, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

Muhammad Kasuba menyampaikan bahwa guru honorer adalah ujung tombak pendidikan di Maluku Utara, tetapi banyak yang bekerja dengan pendapatan minim, fasilitas terbatas, dan tanpa jaminan kesehatan memadai.

“Para guru honorer menghadapi banyak tantangan di lapangan. Mereka adalah pahlawan pendidikan, dan kami siap memberikan perhatian lebih melalui insentif yang layak, dukungan fasilitas, dan jaminan kesehatan,” ujar Muhammad Kasuba.

Pasangan ini juga berencana menyediakan fasilitas penunjang, seperti alat bantu mengajar dan akses transportasi bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah tugas guru honorer dalam mendidik generasi muda di Maluku Utara serta mendorong terciptanya pendidikan yang lebih merata.

“Jaminan kesehatan juga menjadi prioritas dalam program kami, agar guru honorer merasa terlindungi dan dapat bekerja tanpa kekhawatiran terkait risiko kesehatan. Kami ingin memastikan mereka merasa aman, baik secara finansial maupun dalam kesejahteraan,” tambah Basri Salama.

Dengan misi ini, pasangan Muhammad Kasuba dan Basri Salama berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan sejahtera di Maluku Utara.

Mereka berkomitmen menjadikan kesejahteraan guru honorer sebagai prioritas, bagian dari visi besar mereka untuk memajukan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di provinsi ini.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan sekitar Rp30 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji bagi 1.652 guru honorer di 10 kabupaten/kota.

Menurut Basri Kebijakan ini bertujuan mengatasi keterlambatan pembayaran gaji yang sering terjadi sebelumnya, jika mereka terpilih nanti bakal menambah anggaran dari Rp30 Miliar ke Rp50 Miliar. Dengan tujuan memenuhi jaminan kesehatan para guru honorer.

“Masalah pertama yang akan saya dan Ustad Muhammad fokuskan adalah menyelesaikan keterlambatan gaji teman-teman guru honorer yang sering terlambat. Kami akan mendorong alokasi dana dari Rp30 miliar menjadi Rp50 miliar agar jaminan kesehatan bagi mereka juga dapat terpenuhi,” tutup Basri Salama.