Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat memberi keterangan di hadapan para awak media. Foto: Istimewa
Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum atas tanah.
“Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat atas tanah. Tanah bukan sekadar aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 13 2025.
Per Juli 2025, tercatat 122,7 juta bidang tanah telah terdaftar dari target nasional 126 juta bidang. Capaian ini menjadi landasan penting untuk mendorong investasi, pembangunan berkelanjutan, serta pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat program sertipikasi tanah wakaf. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi. Program ini mendukung pembangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.
“Ini merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum atas rumah ibadah dan mendorong terbentuknya lingkungan yang inklusif dan harmonis,” tambahnya.
Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah lainnya di berbagai sektor, antara lain:
“Seluruh capaian ini tidak lepas dari dukungan aktif masyarakat. Sinergi antara negara dan rakyat adalah kekuatan utama untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” tutup Wamen Ossy.
Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Pulau Morotai, Maluku Utara, yang dibangun sejak…
Ahdad Hi. Hasan, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Pulau Morotai, Maluku Utara, memastikan…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui Department NHM Peduli dan Department Transport kembali memberikan dukungan…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menjalani Audit Surveillance 2 terhadap penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML)…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai penataan produsen data diseluruh instansi Organisasi Perangkat…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara menyiapkan anggaran Rp500 juta untuk merehabilitasi Kantor Kecamatan…