News

Kajati Maluku Utara Ingatkan Risiko Kontrak Payung: Harus Profesional dan Transparan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, mengingatkan adanya potensi persoalan hukum dalam penerapan kontrak payung, khususnya pada proyek konstruksi dan program pemerintah.

Peringatan tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2026 di Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 6 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Sufari meminta seluruh kepala dinas dan pihak terkait meningkatkan pengawasan serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Langkah ini penting untuk menghindari temuan audit maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menekankan profesionalisme dan transparansi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kontrak payung.
“Hati-hati kita bersama-sama di sini, harus betul-betul profesional dan transparan sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, meski kontrak payung menjadi dasar hukum, tetap terdapat potensi risiko jika tidak dilengkapi dokumen turunan yang jelas. Salah satu titik rawan adalah surat pesanan yang tidak memuat rincian aspek teknis, harga satuan, serta jangka waktu secara detail. “Kalau itu tidak jelas, berpotensi terjadi wanprestasi,” ujarnya.

Sufari juga mengingatkan agar hubungan kerja yang bersifat kolegial tidak mengaburkan prinsip kehati-hatian.

“Kita boleh berteman, tapi jangan tinggalkan profesionalisme. Ketelitian itu penting, karena sahabat pun bisa ‘memakan’ kita jika kita tidak waspada,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti potensi persoalan dalam perubahan kontrak, baik terkait ruang lingkup pekerjaan maupun nilai anggaran setelah kontrak ditandatangani. Perubahan tersebut harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

Ia juga menyinggung risiko ketidaksesuaian harga dalam kontrak payung akibat fluktuasi pasar. Kondisi ini dapat merugikan kedua belah pihak.
“Penyedia bisa dirugikan jika harga bahan naik, sementara pemerintah juga bisa dirugikan jika harga pasar justru turun,” jelasnya.

Sufarij juga mengingatkan adanya potensi risiko administrasi hingga pidana yang kerap muncul menjelang akhir tahun anggaran, terutama akibat keterlambatan penerbitan surat pesanan atau kesalahan administratif.

“Dalam kontrak payung ini, administrasi harus benar-benar dipastikan. Satu kesalahan saja bisa dianggap cacat prosedur dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” pungkasnya.

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

5 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

9 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

13 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

15 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

17 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

17 jam ago