Tersangka saat naik ke mobil untuk dibawa ke Rutan Ternate. Foto: Istimewa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melalui Bidang Khusus (Pidsus) mendalami keterkaitan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan Masjid Raya Halmahera Selatan.
Dalam kasus ini, tim penyidik baru saja menetapkan mantan Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Halmahera Selatan, Ahmad Hadi sebagai tersangka.
Ahmad ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP sebesar Rp 1.426.515.798.65.
Saat ini, tim penyidik sedang mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat, yang berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Sementara, kawan-kawan penyidik baru menetapkan 1 tersangka. Saat ini masih dilakukan penelitian, jika ada (yang ditetapkan sebagai tersangka) kita akan sampaikan,” tegas Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga kepada cermat, Senin, 16 Januari 2024.
Richard memastikan, pihaknya akan menyampaikan ke publik jika hasil perkembangan penyidikan, ada tersangka baru yang ditetapkan.
“Hasil penelitian akan disampaikan kepada kawan-kawan,” tandasnya.
Richard bilang, sementara tersangka yang baru ditetapkan, langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Ternate sesuai surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: PRINT- 23 /Q.2/Fd.2/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, selama 20 hari.
—–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…