KNPI Morotai Minta Bupati Evaluasi Kepala Inspektorat dan Kadis PUPR, Ini Alasannya

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau mendesak Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua untuk mengevaluasi sejumlah kepala SKPD.

Desakan itu disampaikan saat KNPI memggelar aksi di depan kantor bupati pada Selasa, 2 September 2025.

Dalam aksi itu, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “KNPI Menggugat” sebagai bentuk protes terhadap kinerja sejumlah pimpinan SKPD.

“Dengan berjalannya roda kepemimpinan Rusli-Rio yang sudah memasuki tujuh bulan, kami mendesak bupati agar mengevaluasi pimpinan SKPD yang tidak maksimal bekerja,” kata Fahri Sibua, salah satu orator aksi.

KNPI Morotai menyoroti kinerja kepala Inspektorat terkait masalah utang pajak galian C pemerintah daerah, serta kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Padahal Kepala Dinas PU itu tahu, dan dia pernah datang dan pernah berjanji kepada masyarakat Waringin. Tetapi sampai saat ini belum juga diselesaikan. Padahal akses jalan di Desa Waringin sudah cukup parah,” jelasnya.

Selai itu, KNPI juga menyoal keaktifan 20 kepala desa yang dianggap tak transparan mengelola keuangan desa.

“Ini masalah serius yang tak boleh dibiarkan, karena itu kami mendesak bupati agar segera mencopot kepala Inspektorat dan Kadis PUPR Morotai,” ujarnya.

Usai berorasi di depan kantor bupati, massa KNPI melanjutkan aksi ke Gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri Morotai untuk menyampaikan aspirasi.