News

Kristian Wuisan Minta KPK Proses Semua Kontraktor yang Kasih Uang ke AGK

Terpidana kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Kristian Wuisan meminta majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, memerintahkan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proses semua pihak swasta yang memberikan uang kepada AGK.

Kristian Wuisan telah dijatuhi hukuman 2 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 bulan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

“Semua pihak swasta yang terlibat dalam dalam perkara ini, baik yang terbukti dipersidangan dan pengakuan para pihak swasta, segera diproses hukum sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kristian, Kamis, 13 Juni 2024.

Kristian menambahkan, jika para pihak swasta yang jelas-jelas memberikan uang sesuai bukti dan pengakuan di Persidangan tidak diproses hukum. Nantinya, kata ia, asumsi di masyarakat adanya tebang pilih dalam penanganan kasus oleh KPK.

“Kalau tidak diproses hukum, nanti asumsi dari masyarakat bahwa perkara ini tebang pilih, atau hanya sandiwara,” ucapnya.

Kristian menegaskan dirinya telah dihukum dalam perkara suap terhadap AGK, kenapa para pihak-pihak yang telah mengakui menyuap tidak diproses hukum.

“Jika proses hukum ini tidak dilaksanakan, saya anggap persidangan ini hanya sandiwara, atau hanya menzalimi orang,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Kajati Malut Resmikan Rumah RJ Hibualamo

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…

3 jam ago

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

22 jam ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

23 jam ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

1 hari ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

2 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

2 hari ago