News

Literasi Pemilu Menjaga Demokrasi yang Sehat

Seluruh lapisan masyarakat bertugas mengemban tanggung jawab pengawasan Pemilu demi menjaga sehatnya demokrasi di Indonesia, terutama di Maluku Utara.

Pemahaman tentang aktifnya masyarakat turut serta dalam pengawasan Pemilu ini mengemuka dalam giat Pembelajaran Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Literasi Kepemiluan yang digelar Bawaslu Kota Ternate, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Kegiatan ini dinarasumberi oleh Mahmud Ici, penggiat pers dan akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muhammad Tabrani. Selain kalangan pers, acara ini pun diramaikan oleh perwakilan OKP, mahasiswa dan komunitas.

Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mengatakan, menjaga stabilitas demokrasi sejatinya merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat.

 

Pemilu, bagi Sahlan, bukan hanya milik para penyelenggaranya dan partai politik, karena itu, untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, seluruh pihak harus dilibatkan.

“Sehingga ini menjadi penting dan kami berkolaborasi dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi proses pemilu secara partisipatif,” terangnya.

Dari pandangan media massa, Mahmud Ici menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Media juga dapat memengaruhi aspek politik secara global.

“Sebagai masyarakat pembaca, kita perlu menyaring informasi yang disampaikan media massa secara terbuka, baik isu politik Nasional maupun lokal,” jelasnya.

Media massa selalu memiliki aspek lain yang dapat membahayakan penerima informasinya. Hal itu bisa terjadi jika berita yang dibaca mengalami disinformasi dan misinformasi.

Baca Juga: 5 Maklumat Bangsa Fagogoru: Bentuk Provinsi Baru hingga Pengelolaan Tambang yang Berpihak

Menurut Ici, Pilkada 2007 di Kota Ternate lalu menjadi bukti di mana saat media arus utama dibagi menjadi dua kubu yang mendukung kandidatnya masing-masing.

“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi, dan media harus berperan menghasilkan berita yang baik dan sehat,” cetusnya.

Sementara akademisi Muhammad Tabrani menuturkan bahwa program pengawasan pemilu partisipatif adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan partisipatif dan literasi Pemilu.

“Ini bertujuan untuk mendorong warga negara agar lebih aktif dalam mengawasi proses politik, terutama di Kota Ternate yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu yang cukup tinggi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama Pemilu,” jelas Tabrani.

———

Penulis: Rian Hidayat Husni

cermat

Recent Posts

19 Jam Diperiksa Polisi, Istri Pelaku Pembunuhan Karyawan BPS Halmahera Timur Dicecar 44 Pertanyaan

Tim Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Maba Selatan, Halmahera Timur, memeriksa istri dari tersangka…

1 jam ago

Kawasan Karst Sagea Terancam Operasi Tambang Batu Gamping

Kawasan karst di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara kini terancam hilang…

2 jam ago

Lomba Poco-poco hingga Gerak Jalan Warnai Peringatan Hari Kemerdekaan di Pulau Hiri

Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar sejumlah lomba menyambut HUT ke-80 RI.…

8 jam ago

Sidang Kedua: Pengacara 11 Warga Pertanyakan Penangkapan Saat Ritual Adat

Para pengacara pembela 11 masyarakat adat Maba Sangaji yang ditangkap saat protes tambang di Halmahera…

8 jam ago

FPUD Desak hentikan Kasus 11 Warga Adat Maba Sangaji

Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) Maluku Utara melakukan aksi di depan Pengadilan Soasio Tidore Kepulauan,…

9 jam ago

PKKMB FKIK 2025: Orientasi Kampus yang Ramah dan Bermakna

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Khairun tahun ini menyajikan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi…

9 jam ago