Peninjauan posl pelayanan di p labuhan Ahmad Yani Ternate. Foto: Istimewa
Suasana di Pelabuhan A. Yani Ternate sempat memanas setelah terjadi adu argumen antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, dengan jajaran Polsek KP3 terkait pendirian Pos Pelayanan.
Insiden ini terjadi usai kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam agenda pengecekan pos terpadu pada Selasa, 17 Maret 2026.
Saat itu, jajaran Polsek KP3 diketahui tengah membangun Pos Pelayanan di ruang tunggu pelabuhan sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026 yang digelar Polres Ternate. Operasi tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kelancaran lalu lintas selama periode pengamanan.
Pendirian pos tersebut disebut telah sesuai arahan Polda Maluku Utara dan mendapat persetujuan dari General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional IV Ternate, Anwar Pae.
Namun, situasi berubah ketika Kepala KSOP mendatangi lokasi dan mempertanyakan langsung kepada Kapolsek KP3, Iptu Mirna, terkait keberadaan pos di area ruang tunggu yang masuk kategori ring satu pelabuhan.
Iptu Mirna menjelaskan, pendirian pos telah mengantongi izin dari pihak Pelindo selaku pengelola wilayah serta merupakan perintah dari pimpinan di Polda Maluku Utara.
Meski begitu, pernyataan tegas Kepala KSOP di hadapan publik memicu ketegangan. Adu argumen pun tak terhindarkan.
“Anda bukan komandan saya, bukan pimpinan saya. Kenapa Anda marah-marah di depan umum?” ujar Iptu Mirna dengan nada tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP menegaskan, area tersebut merupakan zona ring satu yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan pos pelayanan, termasuk bagi aparat kepolisian. Ia juga menyampaikan rencana untuk menggelar rapat lanjutan guna menegaskan aturan tersebut, termasuk pelarangan anggota kepolisian bertugas di area ring satu pelabuhan.
Dikonfirmasi terpisah, Rushan Muhammad membantah adanya konflik serius. Ia menyebut insiden tersebut hanya disebabkan miskomunikasi.
“Itu bukan marah-marah, hanya miskomunikasi saja, dan sudah selesai,” ujarnya singkat.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya pengamanan intensif menjelang arus mudik, yang menuntut sinergi kuat antarinstansi demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…
Enam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, hingga…
Komandan Batalyon Teritorial Pembangunan Infanteri (Danyonif TP) 822/Satria Magawe, Letnan Kolonel Inf Raju Pacilasera, memberikan…
WEDA BAY — PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperluas program rehabilitasi mangrove di…
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate resmi memberhentikan Nurjaya Hi Ibrahim dari keanggotaan legislatif. Keputusan…
Tim Emergency Response Team (ERT) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus mematangkan kesiapan menghadapi Indonesia…