News

KSOP dan Polisi Sempat Bersitegang soal Pembuatan Pos Pelayanan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

Suasana di Pelabuhan A. Yani Ternate sempat memanas setelah terjadi adu argumen antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, dengan jajaran Polsek KP3 terkait pendirian Pos Pelayanan.

Insiden ini terjadi usai kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam agenda pengecekan pos terpadu pada Selasa, 17 Maret 2026.

Saat itu, jajaran Polsek KP3 diketahui tengah membangun Pos Pelayanan di ruang tunggu pelabuhan sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026 yang digelar Polres Ternate. Operasi tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kelancaran lalu lintas selama periode pengamanan.

Pendirian pos tersebut disebut telah sesuai arahan Polda Maluku Utara dan mendapat persetujuan dari General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional IV Ternate, Anwar Pae.

Namun, situasi berubah ketika Kepala KSOP mendatangi lokasi dan mempertanyakan langsung kepada Kapolsek KP3, Iptu Mirna, terkait keberadaan pos di area ruang tunggu yang masuk kategori ring satu pelabuhan.

Iptu Mirna menjelaskan, pendirian pos telah mengantongi izin dari pihak Pelindo selaku pengelola wilayah serta merupakan perintah dari pimpinan di Polda Maluku Utara.

Meski begitu, pernyataan tegas Kepala KSOP di hadapan publik memicu ketegangan. Adu argumen pun tak terhindarkan.

“Anda bukan komandan saya, bukan pimpinan saya. Kenapa Anda marah-marah di depan umum?” ujar Iptu Mirna dengan nada tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP menegaskan, area tersebut merupakan zona ring satu yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan pos pelayanan, termasuk bagi aparat kepolisian. Ia juga menyampaikan rencana untuk menggelar rapat lanjutan guna menegaskan aturan tersebut, termasuk pelarangan anggota kepolisian bertugas di area ring satu pelabuhan.

Dikonfirmasi terpisah, Rushan Muhammad membantah adanya konflik serius. Ia menyebut insiden tersebut hanya disebabkan miskomunikasi.

“Itu bukan marah-marah, hanya miskomunikasi saja, dan sudah selesai,” ujarnya singkat.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya pengamanan intensif menjelang arus mudik, yang menuntut sinergi kuat antarinstansi demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

redaksi

Recent Posts

Pilkades di Pulau Taliabu Awal Desember, Pemkab Siapkan Rp2,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak…

12 jam ago

BPN akan Lakukan Pengukuran Lahan Bandara Bobong

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Sula, Maluku Utara dikabarkan mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu guna mempercepat…

12 jam ago

APBD Perubahan Ternate Tembus Rp988,83 Miliar

Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar, naik…

13 jam ago

Polisi: Tidak Ada Peluru Tajam di Aksi Protes Warga Banemo, Halteng

Polda Maluku Utara menegaskan personelnya tidak menggunakan peluru tajam dalam operasi pengamanan protes dan penangkapan…

1 hari ago

Kapolda Malut Minta Masyarakat Tak Terprovokasi soal Pengamanan Warga di Banemo

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta masyarakat tidak terprovokasi menyusul pengamanan sejumlah warga…

1 hari ago

Dishub Klaim Perbaikan 75 Titik PJU di Ternate Rampung Akhir 2026

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate memperbaiki 75 titik penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan…

2 hari ago